NEWSWAY.CO.ID, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar, Fokus Group Discussion (FGD) penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, Jumat (25/7/2025), di aula Banama Tingang.
Kegiatan tersebut dihadiri direktur pemetaan dan evaluasi risiko bencana BNPB Pranta Eveline didampingi Devy Cynthia Selina sebagai narasumber. Selain dari BNPB hadir juga narasumber BPB-PK Provinsi Kalteng dan Bapperida Pulpis.
Hadir juga wakil Bupati Pulpis Ahmad Jayadikarta mewakili Bupati Pulpis Ahmad Rifa’i. Pesertanya dari OPD, Lembaga, Kantor lingkup Kabupaten Pulpis dan Provinsi Kalteng sebanyak 31 orang.
Bupati Pulpis H. Ahmad Rifa’i dalam sambutannya yang dibacakan oleh wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta menyampaikan, Fokus Group Discussion (FGD) penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pulpis tahun 2025, bukan sekadar agenda teknis tahunan.
“Peserta yang hadir saya harapkan, menyampaikan masukan berdasarkan kondisi riil di masing-masing unit kerja,” kata Jayadikarta.
FGD ini, lanjut Jayadikarta merupakan langkah strategis dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh, inklusif, dan berbasis data sebagai tolak ukur bagi suatu daerah, menilai indeks risiko bencana dan sebagai standar dalam menyusun indikator kinerja utama, terkait penyusunan RPJMD.
Kabupaten Pulpis, kata Jayadikarta merupakan daerah dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, hingga dampak cuaca ekstrem.
Situasi ini menuntut kesiapsiagaan dan ketangguhan yang bukan hanya bersumber dari pemerintah daerah saja, tetapi juga dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, penghitungan IKD hadir sebagai instrumen untuk mengukur seberapa kuat fondasi kita dalam hal kebijakan, kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana,” ujar Jayadikarta.
dalam forum fgd ini, jelas Jayadikarta, akan menelaah 71 indikator IKD yang terdiri atas kapasitas daerah, potensi risiko, komitmen pemerintah.
Proses ini, tambah Jayadikarta dilalui bersama secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, demi menghasilkan gambaran faktual ketahanan daerah kabupaten pulang pisau sebagai pemerintah daerah.
“Kami meyakini bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus didasarkan pada data dan analisis yang kuat. data dari ikd akan menjadi dasar yang sangat penting,” pungkas Jayadikarta
Kepala Bidang Pencegahan dan kesiap siagaan BPBD Pulpis Tekson, menyampaikan, Kajian Risiko Bencana (KRB) dalam tahapan penghitungan IKD tahun 2025 bertujuan untuk mengukur kapasitas dan ketahanan Kabupaten Pulpis terhadap risiko bencana.
“Melalui kajian ini, BPBD mengumpulkan data, menganalisis potensi risiko, dan menilai tingkat kerentanan daerah, sebagai dasar penyusunan strategi pengurangan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan,” kata Tekson
Selain itu kegiatan ini juga lanjut Tekson memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan mendukung pencapaian pembangunan daerah yang tangguh bencana.(nw)
