NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Kalimantan Selatan (Kalsel) dan pegiat lingkungan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Jumat (15/8/2025) siang. Mereka dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menetapkan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional.
Aksi ini dilakukan usai salat Jumat, di mana massa datang sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menilai kebijakan ini akan mengancam hak kelola lahan dan pengakuan keberadaan masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pegunungan Meratus.
“Sebagai masyarakat adat, kami minta pengakuan, bukan taman nasional. Di Pegunungan Meratus bukan lahan kosong, di sana ada nafas dari masyarakat adat, banyak nilai leluhur yang sudah ditanam,” ujar Anang Suriadi, salah satu massa dari masyarakat adat Balangan, dalam orasinya.
Anang juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalsel untuk memberikan perlindungan dan kemerdekaan kepada masyarakat adat dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, kriminalisasi, hingga pembungkaman.
“Permintaan kami, batalkan taman nasional, sahkan RUU masyarakat adat tanpa menyulitkan masyarakat adat. Apabila pemerintah tetap menetapkan taman nasional Meratus, kami akan tetap melawan,” tegasnya.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan kantor gubernur sambil terus menyuarakan tuntutan mereka. (nw)
