NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar konsolidasi akbar, Jumat (29/8/2025). Langkah ini dilakukan pasca mencuatnya kasus dugaan pelanggaran HAM dalam aksi mahasiswa di Senayan yang menelan korban jiwa.
Ketua Umum BEM ULM, Adi Jayadi menegaskan, aksi lanjutan akan digelar serentak pada Senin (1/9/2025). Menurutnya, gelombang peristiwa ini sudah berlangsung sejak 20 Agustus, kemudian memuncak pada 25 Agustus ketika mahasiswa turun ke jalan bersama masyarakat.
“Kita harus bergerak, salah satunya turun ke jalan. Ada dua titik isu yakni Mabes Polri/Polda dan DPR RI. Namun, kita tidak boleh terjebak pada isu kewilayahan. Fokus utama tetap pada pelanggaran HAM dan akar masalahnya, yaitu DPR,” tegas Adi.
Senada, Ketua BEM Fakultas Hukum ULM, Nur Amalia Fitri, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam gerakan mahasiswa.
“Permasalahan ini bukan hanya kejadian semalam, tapi akumulasi dari kebijakan yang menindas. Dari efisiensi daerah hingga kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, sementara tunjangan DPR justru terus meningkat,” katanya.
BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) juga menyoroti tajam ketimpangan kesejahteraan rakyat dengan kemewahan wakil rakyat. Satu bulan tunjangan rumah anggota DPR dinilai setara dengan kebutuhan 1.000 keluarga miskin. Saat rakyat bertahan hidup dengan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan, DPR menikmati Rp 70 juta hingga Rp 100 juta per bulan ditambah fasilitas mewah
Isu HAM pun kembali mencuat dalam konsolidasi ini. Kepala Bidang Pergerakan BEM FH ULM, Muda, menyebut insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Senayan sebagai tindakan pembunuhan.
“Itu perbuatan sengaja, bukan sekadar kriminalitas. Tapi kita harus ingat, akar masalahnya tetap kebijakan DPR. Kalau bukan karena DPR, tidak akan ada aksi, tidak akan ada korban,” tegasnya.
Muda juga menolak upaya pengalihan isu ke Polda.
“Kalau kita demo Polda, anggota DPR justru senang karena sorotan publik teralihkan. Fokus kita harus tetap DPR,” tambahnya.
Terkait seruan ‘Bubarkan DPR’, Muda menilai itu adalah ekspresi kemarahan rakyat.
“Secara hukum tidak mungkin, karena kita negara hukum. Hal yang relevan adalah desakan reshuffle kabinet. Jangan sampai isu HAM ini menutupi akar masalah,” jelasnya.
Aksi lanjutan mahasiswa ULM akan digelar dengan mengusung tagline Indonesia Cemas sebagai simbol keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (nw)
Reporter newsway.co.id Banjarmasin/Barito Kuala : Aminah
