NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa yang diikuti berbagai elemen masyarakat di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025), berlangsung damai dan kondusif. Massa berkumpul dari Taman Kamboja pada pukul 12.20 WITA, kemudian bergerak ke kantor legislatif di Jalan Lambung Mangkurat.
Peserta unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel in terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online dan masyarakat. Kepada anggota dewan, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.
Meski datang berbondong-bondong, aksi unjuk rasa tidak diwarnai dengan kericuhan. Hingga akhir aksi demonstrasi, massa dan aparat keamanan tetap berkepala dingin meski sempat diguyur hujan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menemui mahasiswa dan masyarakat sipil sekitar pukul 13.15 WITA.
Kedatangannya paling dinantikan, dan didesak untuk segera menandatangi surat yang berisi tujuh poin tuntutan.
Supian HK pun menerima aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjuti. Adapun aspirasi yang disampaikan terdiri dari :
- Reformasi DPR : Efisiensi gaji dan tunjangan anggota DPR agar sesuai kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
- Reformasi Polri : Revisi UU Polri dan pencegahan tindakan represif aparat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai kasus kekerasan, bahkan diminta mundur jika tidak ada komitmen perubahan.
- Kasus Affan Kurniawan : Mendesak pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban instansi terkait atas kematian Affan Kurniawan.
- Isu lingkungan dan agraria : Menolak pembentukan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, serta penyelesaian konflik agraria sawit, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan wilayah lain di Kalsel.
- Evaluasi anggaran negara : Menilai alokasi anggaran tidak tepat sasaran, khususnya pada program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara rakyat justru terbebani kenaikan pajak.
- Kesejahteraan tenaga pendidik : Mendesak peningkatan gaji guru, terutama honorer, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
- Legislasi : Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kalimantan Selatan mengaku sepakat menolak adanya wacana Taman Meratus. Ia bahkan siap diturunkan dari jabatannya apabila tidak menepati janji menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saya sudah membersamai kalian selama 15 tahun, berupaya menjembatani rakyat sehingga hati nurani saya bersama kalian. Jika saya tidak bisa menepati janji, saya siap diturunkan,” ujarnya.
Sementara itu, pantauan di lapangan menyebutkan, kondisi jalanan nampak sepi. Toko-toko di wilayah setempat terpantau tutup karena mengetahui adanya aksi demonstrasi. (nw)
Reporter newsway.co.id Barito Kuala/Banjarmasin: Aminah
