NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyesuaian transfer anggaran ke daerah pada tahun 2026 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi nasional.
Kebijakan ini berdampak langsung pada sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, dengan penurunan alokasi mencapai hampir 50 persen di beberapa kabupaten dan kota.
Penyesuaian tersebut meliputi sejumlah komponen penting, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional, menyusul menurunnya pendapatan negara.
Di Kota Banjarbaru, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang turut bersiap menghadapi dampak kebijakan ini dengan menyusun berbagai skenario penyesuaian.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Soetoyo menyebutkan, pihaknya telah menyusun beberapa skenario anggaran, meskipun belum ada arahan resmi terkait pemangkasan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“DAU memang dipangkas, sedangkan DAK belum ada kejelasan. Tapi kami sudah menyusun beberapa skenario menghadapi kemungkinan ini,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Dedy memastikan bahwa belanja untuk non-ASN guru, termasuk honorarium, tidak akan terkena pemangkasan. Sementara itu, belanja lain seperti pengadaan melalui e-purchasing untuk kebutuhan guru akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Yang pasti, banyak kegiatan yang akan dikurangi karena keterbatasan anggaran. Tapi untuk bidang sarana-prasarana yang krusial, tetap kami laksanakan. Termasuk program yang mendukung visi-misi kepala daerah tetap diupayakan berjalan, meski dalam kapasitas terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga keberlangsungan operasional pendidikan, terutama yang langsung berdampak pada proses belajar-mengajar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dr. Juhai Triyanti Agustina menyatakan, meskipun anggaran dipangkas, program-program prioritas tetap berjalan, khususnya yang selaras dengan visi misi Wali Kota Banjarbaru.
“Kegiatan tetap jalan. Hanya saja caranya yang kami ubah. Misalnya, yang biasanya ke lapangan bisa dilakukan secara daring atau mengumpulkan petugas kesehatan di satu tempat,” terangnya.
Ia menambahkan, strategi yang diterapkan adalah mengurangi kegiatan berbiaya tinggi, dan beralih ke metode yang lebih efisien, seperti pelatihan daring atau pengumpulan tenaga kesehatan dalam satu sesi terpusat untuk efisiensi biaya operasional.
Sementara untuk Dinas PUPR dan Dinas Sosial saat diko firmasi terkait hal tersebut dua dinas itu masih menunggu final TAPD dsri pusat.
“Kami masih akan melihat dulu TAPD baru nanti akan kami sesuakan program mana yang harus dihilangkan. Tentu program strategis wali kota akan tetap menjadi prioritas,” jelas Kepala Dinas Sosial Rohkyat Riyadi.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan bahwa layanan dasar di beberapa dinas termasuk Dinas pendidikan dan kesehatan tidak akan terganggu.
Komitmen untuk mendukung program-program strategis kepala daerah tetap menjadi prioritas, dengan penyesuaian pada metode pelaksanaan dan efisiensi anggaran.
Langkah antisipatif ini menunjukkan bahwa Banjarbaru siap menghadapi tantangan fiskal nasional tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.(nw)
