NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Forum Pemerhati Kebijakan Daerah (FPKD) angkat suara terkait mencuatnya dugaan hilangnya dana sebesar Rp2,6 miliar di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Ketua FPKD Edy Saifuddin, menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperketat sistem pengawasan anggaran di seluruh satuan kerja.
Edy menegaskan, dugaan penyimpangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal semata, tetapi sebagai sinyal perlunya pembenahan serius dalam tata kelola anggaran. Ia menyambut baik langkah cepat Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, yang langsung memerintahkan Sekda, Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti isu tersebut melalui pemeriksaan dan audit mendalam.
“Langkah wali kota patut diapresiasi, tetapi pengawasan internal harus diperkuat secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang,” ujar Edy.
Menurutnya, kasus dugaan penyalahgunaan dana yang melibatkan bendahara berinisial IS itu mencerminkan adanya celah dalam sistem kontrol dan akuntabilitas perangkat daerah. FPKD menekankan perlunya pembenahan mekanisme SOP, transparansi alur dana, serta audit rutin yang lebih ketat.
Penasehat FPKD Ahmad Yanni Makkie, juga menyampaikan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Ia menilai respons cepat wali kota merupakan sinyal positif, namun penyelesaian kasus harus dilakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah wajib memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan tuntas. Ini penting agar publik merasa dilibatkan dan yakin bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Banjarbaru sebelumnya menegaskan bahwa jika terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan, dan dana yang hilang harus dikembalikan ke kas daerah. Lisa juga menginstruksikan seluruh SKPD memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah publik.
FPKD berharap proses pemeriksaan yang tengah berjalan dapat membuka fakta secara jelas sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Forum tersebut menegaskan bahwa komitmen menjaga integritas tidak hanya terlihat dari tindakan cepat, tetapi juga dari reformasi sistem pengawasan yang berkelanjutan. (nw)
