NEWSWAY.CO.ID, JAWA TENGAH – Kongres pertama masyarakat sipil menghasilkan rekomendasi strategis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Komunitas masyarakat sipil dari berbagai lembaga berkumpul dalam Kongres Pertama Forum Komunitas Masyarakat Sipil untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim yang berlangsung selama dua hari, 9-10 Desember 2025, di Hotel Candi Indah, Semarang.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh jejaring organisasi masyarakat sipil, antara lain Mercy Corps Indonesia, Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA), Lembaga Strategi Gerak Pemberdayaan (Lestara GP), Yayasan Setara, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah.
Kongres tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya frekuensi dan dampak bencana di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025. Berbagai kejadian bencana seperti longsor, banjir bandang, abrasi pesisir, dan banjir rob tercatat melanda Pekalongan, Rembang, Brebes, Majenang, serta kawasan pesisir utara Pulau Jawa.
Situasi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat perlunya langkah konkret dalam mitigasi, adaptasi, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
Arif Gandapurama dari Mercy Corps Indonesia menjelaskan, Jawa Tengah termasuk wilayah dengan indeks risiko bencana yang tinggi. la menyoroti kombinasi faktor kerentanan masyarakat, tekanan perubahan iklim, serta tata ruang yang kurang berpihak sebagai pemicu tingginya dampak bencana.
“Tidak hanya di pesisir, daerah hulu dan tengah pun mengalami risiko banjir maupun longsor. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong pengurangan risiko bencana sekaligus adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
Direktur Lembaga Strategi Gerak Pembangunan Warsito Ellwein, menegaskan pentingnya pendekatan eko-sentris dalam tata kelola lingkungan. Menurutnya, pergantian paradigma dari manusia sebagai pusat pengambil keputusan menuju manusia sebagai bagian dari ekosistem menjadi langkah penting untuk menghentikan kerusakan alam.
“Gerakan penyelamatan lingkungan, pemukiman, hingga ruang hidup masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan negara; masyarakat sipil memegang peran strategis,” tegasnya.
Abdullah dari Gusdurian menambahkan, masyarakat kerap menjadi garda pertama dalam menghadapi bencana. Menurutnya, inisiatif lokal yang muncul di komunitas sering kali lebih cepat, adaptif, dan relevan dibandingkan program formal pemerintah.
Kongres pertama ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain konsolidasi pengetahuan lokal, penguatan kapasitas komunitas, dan pemetaan isu prioritas terkait perubahan iklim serta bencana ekologis.
Peserta juga sepakat modal sosial dan kearifan lokal harus diperkuat melalui kebijakan publik yang berkelanjutan guna membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana. (nw)
Reporter : Suho
