NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Diseminasi Informasi Geospasial bertajuk “Peningkatan Peran Kelembagaan dan Perkuatan Manajemen Kualitas dalam Meningkatkan Kinerja Simpul Jaringan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Syahrir Bappeda Kalsel, Jumat (28/11/2025).
Diseminasi tersebut melibatkan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan kabupaten dan kota se-Kalsel, sebagai upaya memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Suprapti Tri Astuti, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan KewilayahanAnisa Murni menyampaikan, data dan informasi geospasial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Data dan informasi geospasial berperan penting dalam mengidentifikasi lokus prioritas pembangunan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan fungsi dan peruntukan ruang,” ujarnya.
Anisa menjelaskan, ketersediaan data geospasial yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran, konkret, serta mampu menghindari tumpang tindih antar sektor maupun kewenangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, PP Nomor 45 Tahun 2021, serta kebijakan Satu Peta dan Satu Data yang mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan informasi geospasial secara aktif, efektif, dan berkelanjutan.
Ia memaparkan bahwa kinerja simpul jaringan daerah diukur melalui lima domain Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, serta data dan standar.
“Melalui platform SIMOJANG yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), evaluasi kinerja simpul jaringan dapat dilakukan secara objektif,” jelasnya.
Saat ini, Simpul Jaringan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kategori Unggul. Namun, Anisa mengingatkan bahwa status tersebut masih berpotensi menurun apabila tidak disertai penguatan kinerja secara berkelanjutan. Sementara itu, kondisi simpul jaringan di kabupaten dan kota menunjukkan variasi capaian.
Kota Banjarbaru tercatat berstatus Unggul, disusul Kota Banjarmasin dengan status Optimal. Empat kabupaten berstatus Berkembang, yakni Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Kotabaru. Tiga kabupaten berada pada status Operasional, yaitu Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin. Sementara empat kabupaten lainnya masih berada pada tahap awal atau Terbangun, yakni Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Banjar.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi geospasial. Namun penguatan masih sangat diperlukan, terutama pada domain sumber daya manusia dan pemenuhan standar kualitas data geospasial,” sebutnya.
Selain itu, kegiatan diseminasi ini juga menjadi bagian dari persiapan perangkat daerah dalam menghadapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) berbasis geospasial dan geotagging yang direncanakan pada awal tahun mendatang.
“Ke depan, usulan program dan kegiatan baik dari SKPD provinsi maupun kabupaten/kota akan berbasis geospasial dan geotagging. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan,” kata Anisa.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Badan Informasi Geospasial, yakni Annacletus Ari Dartoyo dan Aris Haryanto selaku perwakilan Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG. Dalam arahannya, Aris Haryanto mengapresiasi langkah Kalimantan Selatan yang dinilai mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun simpul jaringan geospasial.
“Apa yang dilakukan Kalimantan Selatan sudah menjadi salah satu model yang kami dorong untuk direplikasi oleh daerah lain. Tahun depan juga akan mulai dilakukan penilaian Indeks Pemerintahan Digital, di mana aspek spasial menjadi salah satu komponen penting,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan strategi simpul jaringan sangat diperlukan untuk menghadapi pengelolaan data spasial berskala besar agar mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mencegah permasalahan tata ruang maupun pembangunan.
Melalui penerapan manajemen kualitas data yang konsisten, didukung pemanfaatan infrastruktur seperti Geo-AI Studio serta pengembangan dashboard visualisasi kinerja, pemerintah berharap data geospasial yang dikelola perangkat daerah semakin akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan daerah. *(nw)
