NEWSWAY.CO.ID, JAWA TENGAH – Kolaborasi antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), organisasi kemasyarakatan wanita, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M., menegaskan sinergi lintas organisasi diharapkan mampu mengoptimalkan potensi perempuan sebagai penggerak perubahan sosial dan mitra pembangunan daerah.
“Tentu penting dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai gerakan pemberdayaan yang melibatkan TP PKK dan organisasi kemasyarakatan wanita. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, baik melalui penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun penumbuhan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong agar setiap organisasi dapat membangun kerja sama yang konkret, terarah, dan berkelanjutan.
Sadewo mengatakan, adanya dukungan pemerintah diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong lahirnya program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan warga.
“Terkait kebijakan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program perlindungan kesehatan dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sadewo menegaskan bahwa evaluasi dan penyempurnaan kebijakan UHC menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan perlindungan kesehatan.
“Dalam hal ini, TP PKK dan organisasi kemasyarakatan wanita dapat berperan membantu edukasi kesehatan, menyebarluaskan informasi resmi, serta mendorong masyarakat memperoleh akses pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas Nuraeni Tri Haryanti Sadewo menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergitas antara TP PKK, organisasi kemasyarakatan wanita, dan pemerintah harus terus diperkuat agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap organisasi memiliki pengalaman, jaringan, sumber daya, dan basis anggota yang dapat saling melengkapi dalam menjawab berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, program pemberdayaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkoordinasi dalam kegiatan yang nyata, mulai dari peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan ketahanan keluarga, hingga peningkatan literasi dan kepedulian sosial,”bebernya.
Kegiatan ini menurutnya menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari kualitas kepemimpinan, kapasitas kelembagaan organisasi, dukungan kebijakan pemerintah, hingga partisipasi keluarga dan masyarakat.
“Melalui sinergi TP PKK, organisasi kemasyarakatan wanita, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, diharapkan lahir gerakan pemberdayaan perempuan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.(nw)
Reporter : Suho
