NEWSWAY.ID, KOTABARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bappeda Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Acara berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya, Kamis siang (01/02/2024), dihadiri oleh 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabid. PMM Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir P., ST, MA, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Drs. H. Said Akhmad, MM, beserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Rakor ini bertujuan meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Angga Priyadi, ST, M. Ec., Dev, selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan data tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota tahun 2023 yang berkisar antara 2,44-6,25, dengan Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat kedua nasional dengan persentase penduduk miskin terendah.
Meskipun persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan sudah rendah, bukan berarti masalah kemiskinan sudah selesai. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanganannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi program berbasis data untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran
Angga Priyadi, ST, M. Ec., Dev, Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Drs. H. Said Akhmad, MM, menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pertemuan ini untuk membuat program dan perencanaan melalui FGD se-Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru. Program ini untuk penanggulangan masalah kemiskinan, terutama di bidang kesehatan dan stunting. Perencanaan ini harus kita sepakati bersama agar kita bisa keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” ucap Sekda Kotabaru.
Rakor ini juga menjadi langkah awal yang strategis dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Acara ini diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melibatkan berbagai indikator seperti IPM, Kemiskinan, Stunting, SPM, dan Kawasan Pedesaan.
Diharapkan, sinergi antar daerah akan memperkuat perencanaan pembangunan di bidang PPM, menciptakan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
