NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Meskipun rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan (BABAK Kalsel) resmi dibatalkan, desakan terhadap evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar tetap terus bergulir.
Rencana demonstrasi damai yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (30/7/2025), di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Banjar itu urung dilaksanakan.
Keputusan tersebut disampaikan BABAK Kalsel melalui surat resmi bernomor 359/BABAK-KALSEL/VII/2025 yang ditujukan kepada Polres Banjar.
Pembatalan aksi ini tidak menghapus substansi tuntutan yang sudah lama disuarakan. BABAK Kalsel menegaskan komitmennya untuk tetap menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, sekaligus membuka ruang dialog konstruktif bersama pemerintah daerah maupun legislatif.
“Kami tidak menggelar aksi semata-mata sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum dan institusi keamanan. Tapi perjuangan kami belum selesai,” ucap Achmad Novel Rosyadi, Koordinator BABAK Kalsel.
Adapun dalam tuntutan yang sebelumnya disampaikan, BABAK Kalsel meminta agar Bupati Banjar membatalkan pengangkatan Dian Marliana sebagai Kepala Dinas Sosial P3AL2KB. Mereka beralasan bahwa yang bersangkutan baru-baru ini dijatuhi sanksi oleh Tim Kode Etik ASN, sehingga dianggap tidak layak memimpin instansi strategis tersebut.
Tak berhenti di situ, mereka juga mendorong DPRD Kabupaten Banjar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran selama tiga tahun terakhir, dari 2022 hingga 2024. Indikasi program fiktif yang dituding merugikan keuangan daerah menjadi salah satu poin sorotan tajam dari kelompok tersebut.
Sebelumnya, rencana aksi yang diumumkan lewat surat pemberitahuan nomor 358/BABAK-KALSEL/VII/2025 menyebutkan bahwa sekitar 300 massa akan turun ke jalan membawa spanduk, pamflet, serta perangkat pengeras suara.
Meski batal menggelar demonstrasi, BABAK Kalsel tetap menyalurkan surat pembatalan ke berbagai pihak, termasuk Bupati Banjar, Ketua DPRD, hingga media massa. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa tekanan publik terhadap isu Dinsos Banjar belum berakhir. (nw)
