NEWSWAY.CO.ID, PALANGKA RAYA – Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, menjadi momentum bagi para aktivis dalam menyuarakan pemenuhan hak bagi manusia, tak terkecuali kaum perempuan.
Puspa Dewi, salah satu aktivis perempuan yang konsisten dalam memperjuangkan hak – hak perempuan menyampaikan, sistem negara hari ini dilihat semakin jauh, dari perlindungan dan pemenuhan hak perempuan.
“Kebijakan dan proyek-proyek yang ada saat ini, nyatanya tidak hanya mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan kehidupan dan sumber kehidupan perempuan,” kata Dewi, Selasa (10/12/2024).
Salah satu yang menjadi perhatian Dewi selama ini, tentang kehidupan perempuan di Kalimantan Tengah (Kalteng), hidup berdampingan dengan kearifan lokal, semua bahan baku makanan tersedia di hutan.
Menurut Dewi, hutan bagi perempuan dayak adalah identitas mereka, secara turun temurun menjaga hutan dengan baik, merawat dan menjaga keberlangsungan hutan, adalah identitas mereka. Ini terjadi sebelum masuknya berbagai investasi yang merusak lingkungan dan hutan.
Dewi mencontohkan, proyek – proyek investasi yang merampas sumber penghidupan perempuan, perkebunan sekala besar yang menghabiskan hutan. Padahal hutan bagi perempuan dayak bukan hanya sekedar hutan, tetapi sumber penghidupan, mulai dari sayur mayur, ikan, daging dan bahkan obat- obatan tradisional ada didalamnya.
Dewi menjelaskan, hadirnya investasi skala besar juga telah mencemari sungai yang menjadi kebutuhan hidup mereka, terutama bagi perempuan dayak yang hidup di aliran sungai.
Sungai, lanjut Dewi digunakan sebagai sarana sanitasi hadirnya proyek, perkebunan dan investasi telah merengut hak mereka atas air bersih. Contoh lain proyek strategis nasional seperti Food estate, pertambangan emas, perkebunan skala besar, beberapa proyek yang menghancurkan sumber kehidupan perempuan.
Dewi menegaskan, adanya sistem kebijakan yang tidak melihat perempuan, sebagai salah satu kelompok yang melestarikan alam dan hutan, menjaga keseimbangan lingkungan, telah menghilangkan hak atas hidup mereka, tentunya sistem ini harus dihentikan.
“Pemerintah harusnya mencabut kebijakan yang secara nyata, justru membuat perempuan semakin miskin dan tertindas,” ujar Dewi.
Dewi berharap kepada pemerintah, meninjau dan mengkaji ulang bila perlu menghentikan, investasi dan proyek yang menghancurkan kehidupan dan ruang hidup perempuan.
