NEWSWAY.ID, BANJARMASIN – Ribuan anggota dari Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) yang datang dari berbagai Kabupaten memadati gedung DPRD Kalsel, mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah sebesar 15%, aksi ini dimulai pukul 09.00 hingga selesai.
Hal ini dikonfirmasi oleh Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua Yoeyoen Indharto, menurutnya, aksi ini didasari karena adanya ketidakadilan mengenai kenaikan gaji buruh di dalam PP 51 Tahun 2023 yang dinilai sangat menyakitkan bagi mereka
“Kalau kita pakai rumusan itu aja, di angka lima persen saja tidak, paling banter empat koma sekian lah, nah ini gak adil,” kata Yoeyoen, Rabu (15/11/2023).
Dia menambahkan, kenaikan gaji ini berbanding terbalik dengan gaji PNS, TNI, Polri, yang naik hingga 8 persen, serta pensiunan yang mencapai 12 persen.
“PNS, TNI, Polri, naiknya udah delapan persen, pensiunan dua belas persen, teramat sangat lucu dan anehnya jika kaum buruh yang notabene bayar pajak, justru persentase kenaikannya lebih kecil dari mereka yang bayaran upahnya gajihnya mereka dari pajak yang kita bayar,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Yoeyoen menjabarkan, Indonesia sudah ditetapkan oleh World Bank (Bank Dunia) sebagai middle income country dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4,500 US dollar, jika di kurskan 14.000 bisa mencapai 56.700.000 Rupiah, jika dibagi 12 akan menghasilkan 4.700.000 Rupiah, harusnya gaji buruh senilai itu.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi seharusnya juga bisa dinikmati oleh kaum buruh selaku, bukan hanya kaum elit, kapitalis, dan pemerintah saja.
“Pertumbuhan ekonomi jangan dinikmati oleh kapitalis, oleh pemerintah, elit-elitnya saja, kaum buruh yang notabene penggerak roda ekonomi tidak bisa lepas dari itu,” ungkapnya.
Tinggi rendahnya daya beli kaum buruh akan sangat menentukan terakomodirnya atau tidaknya produk barang dan jasa dari pengusaha.
“Buruh adalah roda ekonomi, kalau daya beli kaum buruh anjlok, secara otomatis produk barang dan jasa punya pengusaha gak akan terakomodir, kalau daya beli kaum buruh masyarakat meningkat otomatis produk barang dan jasa terakomodir terbeli oleh kita, lalu peredaran uang, ekonomi akan tumbuh, itulah pasar sosial yang ditawarkan oleh pekerja serikat buruh,” tegas Yoeyoen.
Berdasarkan keterangan Yoeyoen, Target utama massa adalah Gubernur Kalsel karena dia mempunyai hak dalam menentukan upah minimum.
“Target kita bertemu gubernur, bagaimana dialog dan konsep pasar sosial ini yang akan kami tawarkan,” tutupnya.
