NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru, I Made Supriadi, menilai program Redistribusi Tanah (Redis) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program yang paling berdampak bagi masyarakat. Program ini telah memberikan kepastian hukum, khususnya bagi warga yang sebelumnya berada di kawasan hutan yang telah dilepaskan.
Namun demikian, Made Supriadi mencatat bahwa program strategis Kementerian ATR/BPN ini belum mendapat dukungan maksimal dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa. Dukungan tersebut dinilai sangat krusial dalam identifikasi bidang tanah di wilayah pelepasan kawasan hutan.
“Pemerintah desa ini mestinya jauh-jauh hari sudah melakukan identifikasi terhadap masyarakatnya dan bidang-bidangnya, memastikan jumlah bidang yang ada di dalam areal pelepasan itu real teridentifikasi berapa jumlahnya, siapa yang menguasai,” tegas I Made Supriadi, Sabtu (6/12).
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, BPN Kotabaru gencar melakukan sosialisasi prosedur dan pembiayaan dengan menggandeng aparat penegak hukum (kepolisian). BPN juga mendorong masyarakat untuk mulai mengakses layanan digital melalui aplikasi Sentuh Tanah yang menyediakan informasi persyaratan hingga simulasi pembiayaan.
Ke depan, fokus utama BPN Kotabaru di tahun 2026 adalah peningkatan kualitas data pertanahan. Saat ini, kualitas data pra-sertifikat dinilai masih rendah, dan idealnya harus ditingkatkan agar layanan elektronik dapat berjalan optimal.
BPN juga akan terus melanjutkan Program Strategis Nasional seperti PTSL dan Redistribusi Tanah, serta mengoptimalkan program Tanah Wakaf yang saat ini terkendala rendahnya kesadaran masyarakat.
Made Supriadi berharap, “Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan teman-teman stakeholder lainnya menjadi kunci. Kalau tidak ada dukungan, program-program ini akan sulit diselesaikan secara maksimal.”tutupnya.(nw)
Reporter: Rizal Efendi
