NEWSWAY.CO.ID, JAWA TENGAH – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan rencana pembagian tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.
Rencana tersebut sudah dibahas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beberapa hari lalu di kantor Kementrian sebagai bagian dari evaluasi data penerima bantuan dan program Universal Health Coverage (UHC). Bupati Sadewo Rancang Skema Pembiayaan Kesehatan Berkeadilan
Berdasarkan skema yang disampaikan Sadewo, pembiayaan bagi warga desil 1–4 direncanakan ditanggung pemerintah pusat, desil 5–6 oleh APBD Kabupaten Banyumas, sedangkan desil 7–8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Adapun warga desil 9–10 dinilai mampu membiayai kebutuhan kesehatannya secara mandiri,” ucapnya, Jumat (23/10/2026).
Sadewo menjelaskan, skema ini dirancang untuk menciptakan pembagian beban yang lebih adil dan terukur antar tingkatan pemerintahan, sekaligus memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran sesuai tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan, penerapan skema tersebut masih membutuhkan pembenahan data dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan agar pelaksana di lapangan memahami pembagian tanggung jawab pembiayaan.
“Saya berharap evaluasi desil menghasilkan data yang lebih akurat sehingga masyarakat memperoleh layanan dan bantuan sesuai kondisi kesejahteraan serta kriteria yang berlaku. Pembagian ini perlu data yang akurat. Kita ingin yang berhak benar-benar menerima, dan tenaga kesehatan di lapangan juga paham siapa yang ditanggung siapa,” ujar Sadewo.
Melalui skema berbasis desil ini, Pemkab Banyumas berharap program UHC dapat berjalan lebih berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(nw)
Reporter : Suho
