NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (10/4/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.
Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPj oleh Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, yang telah disampaikan pada Kamis, 13 Maret 2025 lalu.
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan 11 poin rekomendasi penting kepada Pemerintah Kota.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi setiap SKPD yang berkaitan, serta ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Ada 11 rekomendasi yang telah kami sampaikan, dan itu menjadi konsen kami untuk bahan evaluasi. Kami berharap hasil evaluasi ini juga disampaikan kembali ke DPRD agar dapat bersinergi untuk tindak lanjut bersama,” ujar Rizky.
Ia juga menyoroti waktu yang cukup sempit di bulan April karena berdekatan dengan dua agenda besar, yakni Hari Jadi Kota Banjarbaru dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens di internal Pemko.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil menyatakan pihaknya akan menjadikan catatan DPRD sebagai dasar perbaikan dan koordinasi internal di lingkungan pemerintah kota.
“Catatan untuk SKPD-SKPD akan kami koordinasikan, termasuk salah satunya Dinas PUPR yang serapan anggarannya hanya mencapai 88,87 persen. Ini akan kami evaluasi lebih dalam, apakah terkendala waktu, lelang, atau hal teknis lainnya,” jelas Subhan.
Dinas PUPR bukan satu-satunya yang mendapat sorotan. DPRD juga menyoroti Dinas Perhubungan terkait mobilitas aman dan konektivitas kota, serta Dinas Pendidikan karena masih tingginya jumlah anak tidak sekolah di Banjarbaru—baik karena drop out, belum pernah sekolah, maupun faktor ekonomi.
Selain itu, DPRD Banjarbaru juga memberikan rekomendasi terkait penguatan tata pemerintahan, peningkatan inovasi pelayanan publik, literasi masyarakat, serta dorongan terhadap prestasi daerah melalui kebijakan berbasis penelitian oleh Bappedalitbang.
“DPRD mendorong penguatan peran inspektorat, sinergi dalam penanggulangan bencana, penanganan anak terlantar, dan penajaman aspirasi masyarakat agar pembangunan lebih tepat sasaran,” pungkas Rizky.
Dengan disampaikannya rekomendasi ini, sinergi antara DPRD dan Pemko Banjarbaru diharapkan semakin kuat dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang lebih baik.
