NEWSWAY.CO.ID, PULANG PISAU– Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pulang Pisau menunjukkan komitmen kuat menjaga keberlangsungan pelayanan publik meski dihadapkan pada penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat menjadi sorotan utama dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pulang Pisau, Senin (3/11/2025). Namun, di balik tantangan tersebut, baik legislatif maupun eksekutif sepakat untuk tidak menjadikan situasi ini alasan melemahnya pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan memperketat pengawasan dan memastikan setiap rupiah anggaran tersisa digunakan secara efektif.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari penurunan anggaran. Maka semua penggunaan dana harus transparan dan benar-benar berdampak,” tegasnya.
Yoppy menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir Pulang Pisau telah kehilangan lebih dari Rp265 miliar dari nilai APBD. Kondisi itu, kata dia, menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program.
“Yang kita jalankan nanti adalah prioritas di antara prioritas, karena ruang fiskal semakin sempit,” ujar Yoppy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulang Pisau Tony Harisinta menekankan, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial tidak akan dikorbankan. “Walaupun dana transfer kita turun hampir Rp246 miliar, roda pemerintahan harus tetap berputar. BPJS dan layanan publik tetap berjalan,” jelas Tony.
Untuk menutup kekurangan, Pemkab akan melakukan efisiensi besar-besaran pada kegiatan non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan bimtek yang tidak mendesak. “Kita pangkas di sana supaya anggaran yang ada bisa kita arahkan ke hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” Pungkas Tony.(nw)
