NEWSWAY.CO.ID, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 sekaligus pembentukan tim panitia khusus (pansus) untuk membahas laporan tersebut. Senin (30/3/2026).
Anggota DPRD Pulang Pisau, H. Ahmad Fadli Rahman, menyampaikan bahwa setelah penyampaian jawaban kepala daerah, DPRD langsung membentuk tim pansus yang terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi.
“Jawaban kepala daerah hari ini sudah disampaikan dan langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pansus melalui perwakilan fraksi masing-masing,” ujar Haji Fadli sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, tim pansus nantinya akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh materi LKPJ yang telah disampaikan kepada DPRD. Hasil kajian tersebut kemudian akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah.
“Tim pansus akan mengkaji apa yang disampaikan melalui fraksi, kemudian hasil kajian itu akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, dalam fungsi pengawasan DPRD, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah telah sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen LKPJ.
“Dalam posisi pengawasan, kita melihat apakah visi dan misi pemerintah daerah sudah menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam LKPJ ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program-program yang belum mencapai target. DPRD akan menggali kendala yang dihadapi, baik dari sisi pembangunan, pelaksanaan program, maupun pengelolaan anggaran.
“Kalau ada yang belum tercapai, kita akan lihat kendalanya apa, apakah dari segi pembangunan, belanja, atau faktor lainnya. Karena pembangunan itu tidak lepas dari belanja,” tegasnya.
Terkait capaian program, Ahmad Fadli Rahman mengungkapkan bahwa berdasarkan penyampaian Wakil Bupati Pulang Pisau, capaian program tahun 2025 disebut mencapai 92 persen. Namun demikian, angka tersebut masih perlu diuji melalui kajian pansus.
“Memang disampaikan capaian program sekitar 92 persen, termasuk dari sisi ketersediaan anggaran. Tapi itu versi eksekutif, nanti akan kita uji melalui tim pansus, apakah benar demikian atau tidak,” katanya.
Ia menambahkan, dalam pembahasan nantinya, pansus juga akan mencermati kesesuaian antara anggaran dan realisasi program di lapangan.
“Bisa saja secara anggaran dinyatakan tercapai, tapi pelaksanaan programnya belum maksimal. Hal-hal seperti ini akan kita cermati dan berikan catatan,” jelasnya.
Hasil rekomendasi pansus, lanjutnya, akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya.
“Nanti rekomendasi itu bisa menjadi masukan, apakah program tersebut dilanjutkan, diperbaiki, atau disesuaikan di tahun berikutnya,” tandasnya.(nw)
