NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Akhir-akhir ini, rencana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA kembali mencuat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mut’i.
“Jurusan akan kita hidupkan lagi,jadi nanti akan ada jurusan IPA IPS, dan Bahasa,” kata Mut’i di kantornya, Jumat (11/4/2025).
Lantas, kabar tersebut langsung menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak sebab penjurusan SMA telah dihapuskan di tahun ajaran 2024/2025 saat kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Namun, belum genap setahun, penjurusan tersebut kembali akan diberlakukan di tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.
Merespon hal tersebut, Pengamat Pendidikan asal Unversitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Moh. Yamin setuju terkait kebijakan ini sebab kompetensi siswa jadi lebih mudah disesuaikan.
“Saya sepakat karena memang keberagaman potensi anak didik harus dirawat dan diorganisir dengan baik agar sesuai dengan kompetensinya,” ujar Yamin kepada newsway.co.id, Kamis (17/4/2025).
Kemudian Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP ULM itu menambahkan, peserta didik memiliki beragam potensi sehingga mereka harus diarahkan.
“Anak didik yang suka di bidang eksak diarahkan ke jurusan IPA, sementara yang suka bidang sosial diarahkan ke IPS, begitu pula yang suka dengan Bahasa,” sambung Yamin.
Kendati demikian, Doktor lulusan Universitas Negeri Surabaya itu menyarankan untuk tetap mengawal kebijakan ini terutama saat pengeksekusian di lapangan.
“Implementasi di sekolah harus dikawal, jangan sampai kebijakan itu oke tapi di pelaksanaannya tidak sesuai harapan,” tegas Yamin.
Selain itu, Ia menekankan, kebijakan ini harapannya berkelanjutan dan tidak timbul tenggelam. Jangan sampai belum lama digunakan tiba-tiba berubah lagi.
“Itu yang jadi masalah karena sudah diberikan ruang sesuai passionnya baik IPA IPS dan Bahasa kemudian ditenggelamkan dan muncul kebijakan baru,” ungkap Yamin.
Selain itu, Yamin turut berharap kebijakan ini bukan sekadar kebijakan politik semata yang diterapkan ketika pergantian menteri baru.
“Sudah jelas milestone-nya anak Indonesia itu harus seperti ini, tiba menteri baru dengan kebijakan baru menebang kebijakan lama dan bikin milestone baru ya hancur sudah,” jelasnya.
Lalu dirinya mengaku lelah dengan kebijakan yang seringkali diubah-ubah yang menyulitkan banyak pihak lantaran berulang kali menyesuaikan aturan baru.
“Kasihan sekolah, guru, orang tua. Yang lebih kasihan itu waktu misalnya 5 tahun yang harusnya dipakai untuk mendidik anak seperti yang diharapkan kemudian berubah lagi 5 tahun kemudian karena ada kebijakan baru,” terang Yamin.
Akibatnya, kondisi tersebut mengharuskan untuk kembali mengulang semuanya dari awal sehingga apa yang sudah dibangun sebelumnya sirna seketika.
Lantas, Ia menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang diciptakan dengan rencana pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan siswa unggul dan mempunyai keterampilan beragam.
“Jadi hari ini menterinya 2025-2030, semoga kebijakannya bagus dan berkelanjutan karena kita lelah melihat kebijakan selalu berubah,” pungkas Yamin.
