NEWSWAY.CO.ID, KALSEL – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 Kategori Madya yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Penghargaan UHC Awards 2026 ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Kalsel Haji Muhidin yang diterimakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin.
Pemberian penghargaan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Pusat sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sekdaprov Kalsel, H. M. Syarifuddin menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan bentuk kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Alhamdulillah, kita meraih kategori Madya. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Dikatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Ke depan, ia berharap prestasi ini tidak membuat jajaran pemerintah cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi.
“Kami terus berkontribusi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Harapan kami, penghargaan ini akan memotivasi kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, penghargaan bergengsi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada 31 provinsi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung serta memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk kategori pratama, pemerintah daerah diwajibkan mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah dengan proporsi tertentu.
Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali jika tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga wajib berstatus UHC prioritas serta memenuhi ketentuan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah yang lunas hingga September 2025.
Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 397 kabupaten/kota, terdiri dari 75 daerah kategori utama, 192 kategori madya, dan 130 kategori pratama.
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan indikator utama meliputi cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang progresif dalam pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakatnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa UHC Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” ujarnya. (nw/adpim)
