NEWSWAY.CO.ID, PULANG PISAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan hasil reses masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil), melalui Rapat Paripurna, Senin (9/2/2026) di ruang rapat paripurna.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bella menyampaikan, dari hasil reses yang dilakukan ke tiga Dapil, masyarakat menyampaikan aspirasi, usulan maupun keluhan.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat, masih dominan terkait infrastruktur dan pemerintahan. Ada juga tentang peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya,” ujar Tandean.
Tandean menjelaskan, ada permintaan- yang sangat mendesak, kemudian akses untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kemudian ada juga keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
”Terkait dengan infrastruktur, kalau yang mempunyai dampak atau konsekuensi, misalnya jalan berlubang atau jembatan rusak perlu diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan memungkinkan terjadi kecelakaan. Ini resiko yang tidak bisa diabaikan sehingga menjadi prioritas,” jelasnya.
Terkait dengan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, lanjut Tandean, perlu juga ada perhatian pemerintah daerah, walaupun itu kebijakan nasional, tetapi pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan begitu saja.
Perlunya melakukan diskusi antar pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Tandean menilai memang ada masyarakat yang kategori tidak mampu, kemudian memiliki penyakit kronis parah dan sebagainya.
Namun Tandean juga mengakui, APBD Kabupaten Pulang Pisau 2026 terbatas, sehingga perlu ada skala prioritas untuk program kedepan.
“Anggaran kita sangat terbatas, APBD kita memang terjun bebas. Kami meminta masyarakat untuk memahami ini,” ucapnya.
Kondisi di pedesaan juga mengalami kesulitan, setelah adanya pengurangan Dana Desa (DD). Tandean menegaskan, pihaknya tetap mendukung program-program nasional yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah pusat.
Tandean mengharapkan, ekonomi bisa membaik di tahun 2027, sehingga program prioritas daerah, aspirasi masyarakat bisa direalisasikan.
“Ada hal-hal yang memang sangat prioritas. Pendidikan dan urusan kesehatan tidak bisa kita abaikan. Disamping juga prioritas persoalan infrastruktur yang sangat mendesak,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Toni Harisinta menanggapi persoalan penonaktifan kepesertaan masyarakat sebagai anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pulpis. Tentu kita akan perhatikan lagi, kami akan sesuaikan lagi semuanya dengan ketersediaan anggaran,” sebut Toni.
Anggaran APBD 2026 Kabupaten Pulpis mengalami penurunan cukup tajam. Diharapkan kedepan adanya koreksi anggaran, sehingga persoalan mengena penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang sedang dihadapi masyarakat ada solusinya.
“Sekarang ini kita jalan dulu saja, nanti lihat triwulan pertama, kedua dan seterusnya, selama sepuluh bulan kedepan, kita harapkan ada perbaikan anggaran dan upaya untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah,” tutup Sekda.( nw)
