NEWSWAY.CO.ID, Cilacap – Kabar gembira menyapa ribuan perangkat lingkungan dan tenaga pendidik keagamaan di Kabupaten Cilacap pada awal tahun ini. Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman memastikan kenaikan honorarium bagi Ketua RT dan RW, serta pencairan insentif bagi guru ngaji hingga madrasah swasta.
Syamsul menegaskan, kebijakan ini merupakan realisasi dari prioritas anggaran yang telah disusun sejak akhir 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan garda terdepan pelayanan masyarakat.
”Honor RT/RW meningkat. Guru TPQ dan Madin (Madrasah Diniyah) insentifnya tetap kita berikan, bahkan kita tambahi kemarin yang belum ter-cover,” kata Syamsul Auliya Rachman dalam keterangannya, usai apel perdana di pendopo Wijayakusuma Cakti Senin (5/1/2026).
Kenaikan honor ini menjadi angin segar bagi struktur pemerintahan terbawah. Berdasarkan perencanaan APBD yang telah digodok, insentif operasional Ketua RT dan RW diproyeksikan naik dua kali lipat, dari Rp 100 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan.
Kenaikan ini dinilai mendesak mengingat beban kerja RT/RW yang kian kompleks, terutama dalam validasi data kemiskinan dan kependudukan. Kebijakan ini akan dirasakan langsung oleh sekitar 10.535 Ketua RT dan 2.335 Ketua RW di seluruh wilayah Cilacap.
Tak hanya RT/RW, Pemkab Cilacap juga memperluas cakupan penerima insentif pendidikan. Jika sebelumnya fokus pada guru TPQ dan Madin, tahun 2026 ini guru madrasah swasta juga mendapatkan alokasi khusus.
”Guru swasta kemarin kita juga ada (insentif) Rp 100 ribu demi guru madrasah, insentif itu ada kita berikan di 2026,” jelas Syamsul.
Rencana ini sebelumnya telah diumumkan pada November 2025, di mana ribuan guru madrasah mulai didata untuk menerima stimulus kesejahteraan ini. Langkah ini sejalan dengan sosialisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang gencar dilakukan Pemkab sejak pertengahan 2025 untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Di sektor perlindungan sosial, Syamsul memastikan para pekerja rentan seperti Imam Masjid, Marbot, dan Linmas terlindungi BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
”Perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan seperti Imam Masjid, Marbot, Linmas kita optimalkan,” tegasnya.
Program ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan kerjasama (Adendum) antara Pemkab Cilacap dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diteken pada Juli 2025.
Perlindungan ini juga terintegrasi dengan data “Koentji Sosial”, inovasi pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Dinas Sosial pada tahun 2025 untuk memetakan warga yang paling membutuhkan bantuan.
Menutup kebijakannya, Bupati juga menyinggung soal biaya pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun ini dioptimalkan untuk menggaji guru honorer.
”BOSDA itu bisa dioptimalkan untuk guru-guru yang selama ini dibiayai dari sumbangan orang tua murid. Sehingga nanti akan mengurangi beban (wali murid),” pungkasnya. (nw)
Reporter : Suho
