NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan (ARKM) menggelar aksi pada Senin (1/9/2025) di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Dalam aksi tersebut, ARKM memuat sejumlah tuntutan yang menyikapi dinamika nasional sekaligus isu kedaerahan yang terus digaungkan, yakni penolakan terhadap rencana penetapan Taman Nasional Meratus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, hadir langsung tanpa diwakili untuk menerima dan membacakan tuntutan massa secara terbuka.
ARKM menegaskan, bila Supian HK tidak mampu memperjuangkan aspirasi tersebut, mereka siap menuntut agar ia mundur dari jabatannya.
Daftar Tuntutan Aksi ARKM:
- Reformasi DPR – Efisiensi gaji dan tunjangan DPR sesuai kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana. Hadirkan Ketua DPRD Kalsel tanpa diwakili.
- Reformasi Polri – Revisi UU Polri, hentikan tindakan represif aparat, dan desakan agar Kapolri mundur bila tak berkomitmen.
- Usut Tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan dan tuntut pertanggungjawaban pihak terkait.
- Tolak Penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, serta konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
- Segera Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Supian HK dalam kesempatan itu menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi massa.
Namun, ARKM bersama BEM se-Kalsel menegaskan akan kembali dengan jumlah massa lebih besar apabila dalam waktu tujuh hari tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK pada saat itu turun langsung menemui para demonstrasi didampingi beberapa anggota DPRD dan juga Kapolda Kalsel.
Bahkan Supian HK sempat menandatangani kesepakatan yang dibawa oleh koordinator aksi sebagai bentuk komitmen.
“Saya akan sampaikan tuntutan ini ke DPRD RI, apabila nanti amanah ini tidak saya sampaikan, saya siap mundur menjadi anggota DPRD Kalsel,” ucapnya saat demo masih berlangsung.(nw)
