NEWSWAY.CO.ID, YOGYAKARTA – Jumlah penderita gangguan jiwa di Kulon Progo terus meningkat, bahkan menjadi yang tertinggi se-DIY. Ironisnya, peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa saat ini justru didominasi anak muda.
Kepala Dinkes Kulon Progo, Susilaningsih mengungkapkan, pada 2025 terdapat 1.460 warga yang tercatat mengalami psikosis dan gangguan jiwa berat. Angka tersebut menjadikan Kulon Progo sebagai daerah dengan jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tertinggi di DIY.
“Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Penanganan ODGJ menjadi prioritas,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Menurut Susilaningsih, tingginya kasus ODGJ di Kulon Progo dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari tekanan ekonomi, konflik dalam rumah tangga, hingga kehilangan orang terdekat. Ketidakmampuan menghadapi masalah serta minimnya dukungan keluarga dan lingkungan turut memperburuk kondisi para penyintas gangguan jiwa.
“Kami juga mencatat adanya peningkatan kasus gangguan jiwa ringan pada kalangan anak muda. Salah satunya dipicu tingginya paparan informasi dari gawai dan kurangnya pendampingan orang tua,” ungkapnya.
Untuk menekan peningkatan angka gangguan jiwa, Dinkes gencar melakukan skrining kesehatan jiwa melalui Puskesmas. Dinkes juga menggelar sosialisasi di masyarakat terkait gejala dan penanganan gangguan jiwa.
“Tim Pengarah Pembina Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat mulai dari tingkat kapanewon hingga kalurahan telah dibentuk guna memperkuat penanganan di lapangan,” ucapnya.
Dari sisi layanan kesehatan, RSUD Wates kini menyediakan ruang perawatan khusus bagi pasien ODGJ. Dinkes juga memastikan ketersediaan obat bagi penderita gangguan jiwa berat, mengingat para penyintas membutuhkan pengobatan rutin agar tetap stabil.
“Kami pastikan obat-obatan tersebut tersedia di seluruh Puskesmas,” kata Susilaningsih.
Persoalan ODGJ di Kulon Progo juga mendapat perhatian dari lembaga legislatif. Anggota DPRD Kulon Progo, Edi Priyono menilai, penanganan gangguan jiwa di daerah ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan fasilitas layanan dan minimnya tenaga kesehatan jiwa profesional.
“Karena itulah, kami mendorong adanya kebijakan penanganan yang lebih terpadu dan melibatkan banyak sektor agar upaya pencegahan hingga rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif. Pendekatan lintas sektor harus diperkuat,” tegasnya. (nw)
