NEWSWAY.ID, BANJARMASIN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Jumadi, menerima audiensi Pjs Bupati Banjar, Akhmad Fydayeen, di ruang rapat Kemenkumham Kalsel, Rabu (13/11/2024).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Banjar dan Kanwil Kemenkumham Kalsel yang telah dilakukan pada 17 Oktober 2024.
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenkumham, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ramlan Harun, Kepala Divisi Administrasi Candrafriandi Akhmad, Kepala Divisi Imigrasi Junita Sitorus, serta Kabid Hukum Agus Sartono.
Akhmad Fydayeen menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mempererat sinergi antar-stakeholder dalam bidang pelayanan hukum.
Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat berbagai aspek pelayanan hukum di Kabupaten Banjar, mulai dari pembentukan dan pelayanan hukum hingga penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Upaya ini sangat penting dalam mendukung program-program prioritas daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Akhmad Fydayeen.
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Jumadi, menyambut baik sinergi ini dan mengapresiasi langkah Pemkab Banjar dalam memperkuat budaya hukum.
“Kerja sama ini adalah bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Kami optimis, kolaborasi ini dapat memperkuat peran hukum dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Banjar,” ungkap Jumadi.
Pada pertemuan ini, Jumadi juga menekankan bahwa sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, baik dalam penyuluhan hukum, pengembangan keluarga sadar hukum, maupun pelayanan pemasyarakatan dan HAM.
Audiensi turut membahas berbagai aspek kerja sama lainnya, seperti kajian dan penelitian hukum, konsultasi produk hukum daerah, penyuluhan, serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, layanan hak kekayaan intelektual, administrasi hukum, pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan juga menjadi bagian dari fokus kolaborasi ini.
Kerja sama antara Kemenkumham Kalsel dan Pemkab Banjar ini diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Daerah, Government Effectiveness (GE), dan Regulatory Quality (RQ) di Kabupaten Banjar.
Melalui regulasi yang berkualitas dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi, situasi kondusif di Kabupaten Banjar diharapkan dapat tercipta, sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
