NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Kelangkaan gas menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat selama reses Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Rikval menyebut persoalan gas masuk dalam kewenangan pemerintah pusat dan mereka sudah mengatur kuotanya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Akan tetapi menurut Rikval, akar permasalahannya ada pada pendistribusiannya yang seringkali tidak tepat sasaran.
“Jadi harus perlu dicermati lagi dan diperluas lagi. Sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu bisa sampai gas itu dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).
Sebagai lembaga pengawasan, DPRD berwenang dalam pengawasan dalam hal ini pendisribusian gas termasuk yang ada pada pangkalan.
“Kalau dari kita kan fungsi pengawasan kita kita paling bisa memandu dari pihak stakeholdernya dengan sistem distribusinya,” terang Rikval.
Berdasarkan hasil resesnya dengan berbagai lapisan masyarakt, Ia menemukan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan gas dari pangkalan sementara orang lain dari luar bisa dapat.
“Kalau terjadi seperti itu, kita di DPRD sudah mendorong Ketua RT-nya meminta kepada pangkalan tersebut untuk bisa mendahulukan warganya dulu,” jelas Rikval.
Apabila cara tersebut tidak berhasil dilakukan, Rikval meminta agar warga memberanikan diri untuk melaporkan pangkalan tersebut ke DPRD Kota Banjarmasin.
Apabila terbukti ada pelanggaran, orang nomor 1 di DPRD Kota Banjarmasin itu tidak segan untuk memberikan rekomendasi penutupan pangkalan yang bermasalah tersebut.
“Nanti kalaupun terbukti indikasinya ada kesalahan, kita bisa memberikan rekomendasi penutupan terhadap pangkalan tersebut kepada Pertamina,” tandas Rikval.
