NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarbaru menyoroti kondisi ruang belajar yang kurang layak di SDN 2 Laura karena terdampak sengketa lahan.
M Fauzan Noor salah satu anggota Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, menilai bahwa kondisi tersebut membuat proses belajar mengajar tidak maksimal, keterbatasan ruang juga memaksa siswa belajar dalam kondisi yang terganggu.
“Anak-anak jadi kurang konsentrasi karena ruangannya terbuka dan tidak terpisah jelas antar kelas. Ini harus segera ditangani,” ujarnya Kamis (31/07/2025) saat kinjungan ke lokasi.
Pihaknya menyarankan agar, dalam waktu dekat, ada bantuan sementara berupa meja dan kursi belajar yang lebih layak dari Dinas Pendidikan, penyelesaian jangka panjangnya akan diarahkan melalui alokasi khusus di APBD perubahan.
“Meja dan kursi yang baru bisa jadi pemicu semangat anak-anak. Sementara kita dorong agar Dinas Pendidikan bisa menganggarkan itu secara prioritas,” tambahnya.
Politisi NasDem itu mengatakan permasalahan utama yang menghambat perbaikan infrastruktur adalah status lahan yang masih bersengketa.
“Kami akan mencoba komunikasi dengan pihak pemenang. Bisa saja nanti ada solusi win-win, seperti pembelian atau hibah tanah yang masuk sebagai aset Pemkot,” jelasnya.
Sementara itu, Jon Robet yang juga anggota Komisi I menyarankan dalam jangka pendek, agar anak-anak dipindahkan sementara ke sekolah terdekat jika memungkinkan.
Namun, alternatif lainnya adalah dengan membangun sekat darurat untuk memisahkan ruang belajar agar proses belajar tetap berjalan.
“Kalau dilihat dari kondisi sekarang, mungkin bisa diatasi sementara dengan sekat antar ruang. Tapi ke depan, jika status lahan selesai dan jadi aset Pemkot, kita harap pembangunan bisa ditingkatkan. Sekolah ini sangat butuh ruang kelas tambahan,” katanya.
Politisi Golkar itu, juga menambahkan faktor jumlah penduduk yang terus bertambah serta penuh sesaknya sekolah terdekat seperti SDN 2 Laura menjadi dasar kuat perlunya pembangunan ruang belajar baru.
“Kita optimis bisa diselesaikan. Yang penting komunikasi antara semua pihak – kelurahan, camat, RT, komite sekolah, pengawas, hingga Dinas Pendidikan – terus dilakukan agar solusi ini bisa diwujudkan,” pungkasnya.(nw)
