NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti minimnya Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG). Dari 8.583 SPPG, hanya 34 yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” tegas Qodari, Senin (22/9/2025).
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menunjukkan kesenjangan penerapan standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP keamanan pangan, dan hanya 312 yang menerapkannya.
“Kalau mau mengatasi masalah ini, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
Ia menegaskan, SOP dan SLHS adalah prasyarat operasional SPPG. Regulasi terkait telah diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan BPOM. Namun, pengawasan dan kepatuhan menjadi tantangan utama.
“Dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.
Ditekankannya juga pentingnya tindakan cepat untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG, mengingat banyaknya kasus yang terjadi.
Qodari menjelaskan, keracunan umumnya disebabkan oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan pengolahan, kontaminasi silang, dan alergi. Pemerintah telah merespons kasus-kasus ini dengan cepat.
“Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” pungkas Qodari. (nw)
