NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melaporkan PT Baramarta ke Ditreskrimsus Polda Kalsel, dan mendaftarkan gugatan ke PTUN Banjarmasin, Rabu (22/3/2022).
Puluhan LSM Dan Ormas ini menggelar pertemuan di salah satu hotel di Banjarbaru, untuk merapatkan barisan untuk tiga agenda yang akan digelar.
Ketiga agenda tersebut adalah melaporkan balik PT Baramarta ke Ditreskrimsus Polda Kalsel, melakukan gugatan ke PTUN Banjarmasin, dan surat desakan agar DPRD Banjar membentuk Pansus PT Baramarta.
Ada 38 LSM beserta Ormas yang melakukan tanda tangan dan stempel untuk laporan gugatan balik ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel, kemudian juga untuk melakukan gugatan PTUN Banjarmasin dan desakan pembentukan Pansus PT Baramarta.
Koordinator kegiatan LSM dan Ormas terkait persoalan PT Baramarta, Kasmili mengatakan, hal ini bertujuan agar PT Baramarta tidak terus merugi dan ingin perusahan milik Pemkab Banjar ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
“Kita tidak mengerti, bagaimana perusahan yang begitu besar cuma hanya menerima fee dan itu bisa merugi, dan hutang sampai Rp 427 Miliar.” Katanya.
Kasmili melanjutkan, kalau ada masalah pidana atau perdata di PT Baramarta akan pihaknya serahkan ke penegak hukum.
“Kita harapkan ke depan PT Baramarta bisa membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banjar,” tutur mantan anggota DPRD Banjar.
Kemudian, Direktur LSM Parlemen Jalanan Kalsel Badrul Ain Sanusi menegaskan, pihaknya berkumpul ini untuk merapatkan barisan permasalahan publik terkait PT Baramarta.
Badrul juga menyinggung soal dampak lingkungan, reklamasi dan PAD PT Baramarta yang dinilainya jauh dari harapan DPRD dan masyarakat Kabupaten Banjar.
”Yang publik lihat di PT Baramarta ini adanya carut marut, khususnya terkait PAD yang tidak pernah sesuai dengan harapan DPRD dan masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, Syamsul Bahri yang juga seorang advokat menyampaikan kesiapan pihaknya untuk melaporkan gugatan perdata ke PTUN Banjarmasin terkait keabsahan pelantikan direktur PT Baramarta.
”Menurut kami ada prosedur administratif tentang rekruitmen daripada direktur PT Baramarta yang tiada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, contohnya tidak dilaksanakannya uji kepatutan dan kelayakan yang semestinya dilakukan DPRD, tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan,” bebernya.
Terpisah Direktur LSM KPK-APP Kalsel Aliansyah menegaskan, semua persiapan sudah matang, dan pihaknya berbagi tugas untuk menyerahkan laporan dan gugatan.
”Semuanya sudah lengkap, dan Insya Allah kami bergerak bersama menyerahkan laporan serta gugatan, mohon doa agar semuanya berjalan lancar, karena ini murni untuk kepentingan publik,” pungkasnya.
Pada pertemuan itu tampak hadir sejumlah aktivis, diantaranya aktivis senior Anang Rosadi, Kasmili, Aliansyah, Mardian, Bahauddin, Udin Palui, Gazali Rahman, Aliansyah, Badrul Ain Sanusi, dan yang lainnya.
Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi oleh tim Newsway.id hingga berita ini diterbitkan pihak PT Baramarta belum ada yang bisa memberikan statement.
