NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (LSM Forpeban) melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemko Banjarmasin, pada Kamis (23/1/2025).
Ketua LSM Forpeban, Din Jaya memaparkan, pihaknya menuntut beberapa persoalan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pertama terkait kasus perselingkuhan ASN di lingkup Pemko Banjarmasin yang dianggap plin-plan dalam hal penindakannya.
Pasalnya berkaca pada beberapa kasus serupa sebelumnya yang telah diusut tuntas.
“Jangan sampai ada kesan seolah-olah tidak patuh hukum. Ini sangat memprihatikan kita semua,” jelas Din Jaya.
Selain itu, dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah juga menjadi sorotan pihaknya.
Hal ini berdasar adanya indikasi markup terhadap penyediaan alat kesehatan dan pembenahan gedung rumah sakit hingga dugaan nepotisme perekrutan tenaga kerja baru.
“Ada alat yang tak berfungsi harganya lebih Rp. 1,6 miliar hanya didiamkan di ruangan saja selama 1 tahun. Jadi ada apa ini, tentu hal ini sangat merugikan karena mubazir,” kata Din Jaya.
Menanggapi hal tersebut, di tempat berbeda, Kepala Bidang Kefarmasian dan Penunjang RSUD Sultan Suriansyah, Ahdiat Shobari, membantah secara tegas dugaan markup terkait penyediaan barang dan jasa.
Dikatakan olehnya, isu itu tidak benar lantaran pihaknya selalu melalui E-Katalog yang tayang secara nasional dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Seperti misalnya pengadaan komputer dan lainya. Tidak mungkin kami markup, sebab untuk pembelian secara online dan terikat tidak bisa kami main-main,” terang Ahdiat.
Selain itu ujar Ahdiat, pihaknya rutin mengadakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
“Sampai dengan saat ini tidak ada temuan mark up harga dan selebihnya pada hasil audit,” pungkasnya.
