NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KAKI Banjarbaru memberikan penilaian positif atas pelaksanaan pengamanan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja berlangsung di Banjarbaru.
Menurut pernyataan resmi dari LSM KAKI Banjarbaru, proses pengamanan berjalan sangat lancar dan kondusif berkat koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya.
Koordinator LSM KAKI Banjarbaru, Rahmah Aryani, mengungkapkan bahwa pengamanan yang maksimal berhasil menciptakan suasana yang tenang dan aman di seluruh wilayah Banjarbaru.
“LSM KAKI Banjarbaru mengapresiasi kinerja Polres Banjarbaru yang telah berhasil menjaga situasi tetap kondusif sepanjang Pilkada. Kami melihat tidak ada gangguan keamanan yang signifikan, dan seluruh proses pemilihan berjalan dengan aman,” ujar Rahmah.
Selain itu, Rahmah juga menyoroti upaya aparat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.
Menurutnya, peran aktif masyarakat Banjarbaru dalam menjaga proses demokrasi yang aman dan damai patut diapresiasi.
“Pengamanan yang solid ini tidak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa Pilkada di Banjarbaru dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan atau ketegangan,” tambahnya.
Lebih jauh, LSM KAKI Banjarbaru menyatakan kesiapan untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah Kota Banjarbaru sebagai bentuk komitmen mereka dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.
Rencana pengawasan yang akan dilakukan mencakup audit terhadap berbagai proyek pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah.
Masyarakat pun diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Dengan kehadiran LSM KAKI yang siap mengawal keuangan daerah, diharapkan Kota Banjarbaru dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan juga dapat mendorong upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan keuangan daerah.
