NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Puluhan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (13/03/2025).
Aksi ini digelar untuk menuntut transparansi dan evaluasi terkait konflik pertambangan yang melibatkan PT Mitra Pengelolaan Tambang (MPT).
Ketua LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini dalam orasinya mengatakan, adanya indikasi permainan dalam pengelolaan lahan PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) diwilayah konsesi PKP2B PT Perseroda Baramarta.
Ia mengungkapkan adanya penerimaan kompensasi kepada PT MPT sebesar dua dolar per metrik ton dari produksi PT Madhani Talatah Nusantara (MTN), hal ini berakibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
“PAD Kabupaten Banjar dari sektor tambang menjadi tidak optimal, pihak lain yang menikmati hasilnya. Kami menuntut kepada DPRD terkhususnya Komisi yang menaungi agar segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah ini,” ungkapnya.
Massa aksi sampaikan tuntutannya kepada DPRD Kabupaten Banjar untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan :
- Membentuk pansus untuk menyelidiki keterlibatan PT MPT dalam kontrak dengan PT Baramarta dan PT MTN.
- Mengusut dugaan kompensasi 2 dolar per metrik ton yang dinilai membebani keuntungan daerah.
- Evaluasi dan restrukturisasi PT Perseroda Baramarta, agar perusahaan daerah ini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Memutus kontrak PT MPT jika terbukti tidak memberikan manfaat bagi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfudz turun langsung menghadap massa aksi, belum bisa memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang berikan.
