NEWSWA.CO.ID, BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Dialog Kebangsaan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Sekretaris Umum MUI Kalsel, Nasrullah, kegiatan ini merupakan rangkaian dari Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan Tahun 2025.
“Saya berharap para peserta atau audiens untuk memanfaatkan kegiatan ini untuk sharing dalam rangka dialog kebangsaan,” kata Nasrullah.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Amirsyah Tambunan sebagai salah satu narasumber mengungkapkan, kegiatan ini utamanya membahas perihal pangan, lingkungan, dan kehidupan beragama.
“Inti dari dialog kebangsaan ini untuk merumuskan bagaimana kebijakan negara menangani soal pangan, lingkungan, dan kehidupan beragama,” ucap Amirsyah sehabis acara.
Pertama terkait pangan, Amirsyah menganggapnya penting untuk mewujudkan kondisi hidup bernegara yang berdaulat tentang pangan.
“Pangan Indonesia dari hasil pertanian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” terang Sekjen MUI Pusat.
Kemudian Ia memaparkan langkah-langkah yang bisa ditempuh misalnya memaksimalkan lahan pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah ancaman krisis pangan.
Sedangkan untuk masalah lingkungan, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa terkait pemulihan lingkungan dengan menjaga sampah agar tidak menjadi masalah bagi umat.
Sementara dalam kehidupan beragama, Amirsyah menjabarkan, pihaknya ingin memahami agama yang dapat menciptakan masyarakat terbaik.
“Hal itu bisa melalui tugas-tugas keulamaan supaya ulama bisa mengayomi dan memotivasi, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera aman damai,” tuturnya.
Bagi Amirsyah, agama seyogianya mendorong umatnya untuk bergerak maju dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan malah jadi penghambat.
“Karena SDM di Indonesia ini disbanding tentangga asia tenggara kita masih nomor lima, padahal kita mayoritas dan sumber daya alammnya bagus,” bebernya.
Untuk merealisasikannya, Amirsyah menyebut hal ini bisa dilalui dengan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat dengan penguatan ekonomi.
“Dalam hal ini, MUI sendiri telah mengeluarkan 160 fatwa untuk pengembangan ekonomi,” pungkas Sekjen MUI Pusat.(nw)
