NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi membentuk badan usaha bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (PT BUMN) untuk mengelola tambang batu bara di Kalimantan Timur.
Perusahaan ini mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan luas sekitar 25.000-26.000 hektare.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa PT BUMN dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama sebagai badan usaha pengelola tambang.
“PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara adalah nama perusahaannya. Sahamnya dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama,” ujar Yahya.
Yahya mengungkapkan bahwa WIUPK untuk PBNU telah resmi diterbitkan, dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan proses eksplorasi. Selain itu, studi lingkungan sedang dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemerintah.
“Tentu kami akan mengikuti seluruh prosedur yang ada karena izinnya sudah diberikan. Semua persyaratan akan kami penuhi,” tambahnya.
Namun, terkait potensi produksi batu bara di wilayah tersebut, PBNU masih menunggu hasil eksplorasi.
“Soal potensi batu bara, kami menunggu hasil eksplorasi karena prosesnya masih berjalan,” jelas Yahya.
Dasar Hukum Pemberian WIUPK
Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan seperti NU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Wilayah tambang yang diberikan kepada PBNU adalah lahan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).
KPC sendiri merupakan entitas tambang batu bara milik PT Bumi Resources Tbk., perusahaan yang berada di bawah Grup Bakrie dan kini dikendalikan bersama dengan Grup Salim.
Langkah PBNU ini menjadi bagian dari upaya organisasi keagamaan tersebut dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di bawah naungannya.
