NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dan DPRD Balangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan kembali ditegaskan melalui kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa (28/7/2026).
Penandatanganan persetujuan bersama menjadi tonggak penting dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen Perubahan KUA-PPAS akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan anggaran yang menyesuaikan perkembangan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan.
Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, mengatakan pembahasan Perubahan KUA-PPAS yang berjalan hingga tercapainya kesepakatan merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas.
“Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi ini menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, setelah dokumen Perubahan KUA-PPAS disepakati, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku agar tahapan penganggaran dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati, sehingga program-program prioritas dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD optimistis proses penyusunan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif. Perubahan anggaran diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(nw)
Reporter : M Nasrullah
