NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang digelar secara daring dari Command Center Manis Martapura, Selasa (2/09/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri perwakilan berbagai kementerian/lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terkini kondisi sosial-politik nasional yang cukup dinamis beberapa pekan terakhir. Ia menyebutkan, sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 titik aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di lokasi-lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres hingga gedung DPRD.
Tito mengatakan, pentingnya menjaga kondusivitas nasional dan menegaskan kembali poin-poin keterangan pers Presiden RI bersama ketua partai politik pada 31 Agustus 2025. Beberapa fokus utama yakni pencegahan praktik makar dan terorisme, serta mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai konstitusi.
“Pemerintah terbuka untuk dialog, siap menerima perwakilan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. DPR juga memiliki peran penting, termasuk mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdiskusi dalam suasana yang konstruktif,” ucapnya.
Kepala BPS RI Amilia Adininggar Widyasanti memaparkan data inflasi nasional per Agustus 2025. Ia menjelaskan, 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mencatat inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sementara deflasi terdalam tercatat di Maluku Utara sebesar -1,90 persen.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, 12 provinsi mencatat kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil. Kenaikan harga terutama dipicu oleh tiga komoditas utama cabai merah, bawang merah dan beras, menurut data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor ini merupakan agenda rutin pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat inflasi di seluruh daerah, sekaligus mendorong strategi daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah berharap inflasi yang terkendali dapat mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.(nw)
