NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pemantangan data wilayah blank spot atau daerah dengan keterbatasan akses internet yang masih terjadi di sejumlah desa. Saat ini, tercatat sekitar 15 desa di Kabupaten Banjar masih mengalami minim jaringan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama para camat se-Kabupaten Banjar yang digelar Selasa (14/01/2026). Pertemuan ini bertujuan mencocokkan dan memvalidasi data lapangan agar penanganan blind spot dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith mengatakan, data yang akurat menjadi kunci utama sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Masih ada sekitar 15 desa yang masuk kategori blind spot. Karena itu kami mengundang para camat untuk membawa data yang benar-benar valid agar bisa disinkronkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah belum meratanya pembangunan menara BTS, terutama di wilayah yang dinilai kurang menguntungkan secara bisnis bagi operator telekomunikasi.
“Tidak semua daerah menarik bagi penyedia layanan. Karena itu kami sedang mengkaji berbagai alternatif solusi, termasuk peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan hari ini sendiri didukung oleh PT Computindo,” jelas Aidil Basith.
Menurutnya, hasil pemutakhiran data blind spot ini akan menjadi dasar perencanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan daerah lain seperti Kabupaten Rendong untuk mencari pola penyelesaian yang efektif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea menegaskan, persoalan akses internet menjadi sangat krusial karena mayoritas layanan publik kini berbasis digital.
“Hampir 80 hingga 90 persen pelayanan sudah berbasis sistem digital. Jika masih ada wilayah tanpa jaringan, tentu akan berdampak pada pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi,” katanya.
Ia berharap, rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan data yang lengkap dan terpercaya sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Banjar ke depan.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah bisa mengambil langkah yang lebih tepat dalam menyelesaikan persoalan blind spot,” pungkasnya.(nw)
