NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerima hibah aset negara berupa empat jembatan dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, dalam prosesi serah terima yang digelar Jumat (23/5/2025) di Balai Kota Banjarmasin.
Penyerahan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tonggak penting dalam upaya mempercepat pelayanan publik dan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan infrastruktur.
Empat jembatan yang diserahkan yakni Jembatan Kenanga I & II senilai Rp1,06 miliar, Jembatan Melati senilai Rp1,1 miliar, Jembatan Komplek Karya Mandiri senilai Rp1,05 miliar, dan Jembatan Alalak 6 senilai Rp2,78 miliar. Total nilai hibah mencapai Rp6,01 miliar.
Prosesi penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPJN Kalsel, Primawan Avicenna kepada Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, disaksikan Kepala Satker PJN Wilayah I Kalsel Mirnasari Daulay, Plh Sekda Kota Banjarmasin Machli Riyadi, serta perwakilan dari Kementerian PUPR.
Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan bahwa serah terima ini adalah awal dari tanggung jawab baru.
“Kita akan coba inovasi, dorong efisiensi, dan pastikan jembatan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ini bukan soal infrastruktur saja, ini tentang akses, mobilitas, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa peluang bantuan dari pusat masih terbuka lebar. “Saya ikut waktu acara retret kemarin, beberapa menteri minta daerah terus berinovasi. Mungkin sekarang efisiensi, tapi tahun depan bisa saja dibuka lagi. Presiden bilang, ‘Kita coba dulu satu-dua tahun, jadi jangan takut’,” ungkap Yamin.
Sementara itu, Kepala BPJN Kalsel, Primawan Avicenna menyampaikan bahwa hibah ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah.
“Kami harap, dengan diserahkannya aset ini, Pemkot bisa lebih lincah dalam pemeliharaan dan pengembangan jembatan agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” jelasnya.
Penyerahan ini juga menandai pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik ke arah yang lebih desentralistik dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Pemerintah Kota Banjarmasin kini memikul tanggung jawab besar, tak hanya dalam hal perawatan, tapi juga dalam optimalisasi fungsi infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
