NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui pengukuhan kepengurusan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tingkat kabupaten.
Sebanyak 32 pengurus resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2028 di Aula BKPSDM Martapura, Kamis (2/04/2026).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar, Saidi Mansyur. Ia menegaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi penting sebagai representasi masyarakat dalam sistem pemerintahan desa.
“Peran BPD sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu, pengurus PABPDSI harus mampu menjalankan fungsi secara profesional dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan PABPDSI tidak hanya sebagai wadah organisasi, tetapi juga sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, sekaligus memperkuat koordinasi antar desa dalam menghadapi dinamika pembangunan.
Bupati menekankan tiga hal utama yang perlu menjadi fokus kepengurusan ke depan, yakni memperkuat fungsi representasi masyarakat, menjaga budaya musyawarah mufakat, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota BPD.
Ia menilai, kemampuan BPD dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk dari wilayah terpencil, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan desa yang tepat sasaran.
Selain itu budaya musyawarah juga harus terus dijaga agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan juga harus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin kuat,” tambahnya.
Ketua PABPDSI Kalimantan Selatan, Husni Thamrin menegaskan, hubungan antara BPD dan pemerintah desa harus dibangun dalam semangat kemitraan.
“BPD bukan pihak yang berseberangan, tetapi mitra strategis. Komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah,” tegasnya.
Melalui pengukuhan ini, diharapkan PABPDSI Kabupaten Banjar mampu berperan aktif dalam memperkuat pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(nw)
