NEWSWAY.CO.ID. BANJARBARU — Sejumlah proyek Pemprov Kalimantan Selatan, terutama berkaitan dengan akses jalan poros tengah, pengembangan kawasan stadion, serta rencana pembangunan rumah sakit, diminta dipercepat persiapannya.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam rapat koordinasi bersama Sekda Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin dan para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Gubernur H. Muhidin memberi perhatian khusus rencana pembangunan Jalan Tengah. Ia meminta proses koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak terkait lainnya.
Dikatakan, kepastian terkait lahan perlu segera diperoleh agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran dan tahapan pekerjaan tanpa tertunda. “Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar Gubernur H. Muhidin dalam rapat.
Muhidin juga meminta jajaran terkait memastikan proses penilaian lahan dilakukan secara cermat dan transparan. Hal ini dinilai penting agar nilai hasil appraisal tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
Untuk kawasan stadion, Gubernur H. Muhidin meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti, termasuk memastikan hasil appraisal sebagai dasar perhitungan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta mulai menyiapkan rencana kebutuhan lahan pendukung stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Gubernur H. Muhidin menekankan persiapan tersebut tidak boleh menunggu hingga tahun pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Kalsel, menurutnya, perlu berkoordinasi sejak sekarang dengan Pemkot Banjarbaru dan kementerian terkait agar proses perubahan tata ruang dapat dipersiapkan lebih awal. “Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” kata H. Muhidin.
Yang juga menjadi pembahasan adalah kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan penjelasan jajaran terkait, terdapat TKD yang ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta DBH kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi masing-masing komponen transfer.
Muhidin menginginkan pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi gedung, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan kesiapan pelayanan.
Pola kerja ASN, termasuk evaluasi penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat juga turut dibahas. Dikatakan, kebijakan WFH akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang, karena dinilai belum memberikan efisiensi yang berarti karena kebutuhan operasional seperti transportasi dan listrik tetap berjalan.
“Namun ada kemungkinan pengaturan jam masuk dalam kondisi tertentu, seperti saat kabut asap, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan pelayanan publik,” katanya.
Sementara Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti melaporkan, realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp6,1 triliun atau 61,95 persen, sedangkan realisasi fisik 72,91 persen dan masih berpotensi meningkat setelah seluruh data September masuk.
Sedangkan Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu belanja Rp9,97 triliun. Pendapatan daerah telah mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun. PAD mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun, dengan pajak daerah mencapai 92,03 persen. Salah satu penyumbang utama adalah PBBKB yang telah mencapai 106,19 persen. Adapun pendapatan transfer masih 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen sehingga perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun.
Adapun Asisten I Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra kemudian memaparkan percepatan pembangunan Jalan Lintas Tengah, khususnya proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026, sedangkan pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027. Sejumlah hal masih perlu diantisipasi, termasuk tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang memerlukan proses persetujuan.
Selanjutnya Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Yasin Toyib melaporkan perkembangan sejumlah proyek infrastruktur, meliputi Stadion Internasional, Lintas Tengah Pulau Kalimantan, dan pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru. Untuk Stadion Internasional, lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp150 miliar ditargetkan tayang Jumat atau Senin. Sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember dengan anggaran sekitar Rp65 miliar. (nw)
