NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 8,1 triliun.
Dengan tambahan ini, total anggaran pembangunan IKN pada tahun 2025 menjadi Rp 14,4 triliun, naik dari alokasi awal Rp 6,3 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa tambahan anggaran tersebut telah disetujui Presiden Prabowo.
Basuki juga akan segera menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk penyesuaian anggaran tersebut.
“Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, yakni Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sebelumnya, kebijakan penghematan yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sempat berencana memangkas anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hingga Rp 4,8 triliun. Namun, hasil rapat terbaru memastikan anggaran OIKN tahun ini tetap sebesar Rp 14,4 triliun.
Dana ini merupakan bagian dari total Rp 48,8 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada periode 2025–2029.
Sebagian besar anggaran tahun ini akan difokuskan pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di ibu kota baru tersebut.
Presiden Prabowo juga telah menyetujui rancangan desain untuk kawasan legislatif, termasuk gedung sidang paripurna di IKN. Desain ini diajukan oleh Kepala Otorita IKN bersama tim, dan saat ini tengah memasuki tahap finalisasi.
“Desain pembangunan legislatif, terutama untuk sidang paripurna, sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Sekarang sedang difinalkan, dan kami akan melakukan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (AHY),” tutur Basuki.
Dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target dan menjadi simbol baru pemerintahan Indonesia di masa depan.
