NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru terus menggenjot penyelesaian pendaftaran dan penetapan hak atas tanah guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kotabaru.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Hadi Syaputra, S.H., melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ir. Bayu Winoto, S.P., M.P., QRMP, mengungkapkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini telah berhasil merampungkan sebanyak 1.855 bidang tanah. Sebagian dari sertifikat tersebut bahkan telah mulai diserahkan secara langsung kepada para pemohon.
“Untuk tahun ini, PTSL kita 1.855 bidang sudah terselesaikan. Minggu lalu juga sudah mulai penyerahan sertifikat, jadi kita langsung menyerahkan ke masyarakat,” ujar Bayu Winoto saat memberikan keterangan, Selasa (10/11/2026).
Selain PTSL, program sertifikasi lintas sektor untuk sektor perkebunan juga telah tuntas dikerjakan dan diserahkan kepada masyarakat dengan menggandeng Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru. Menjelang akhir tahun, pihak BPN kini tengah memfokuskan pengerjaan pada program sertifikasi tanah transmigrasi.
Sebanyak 86 bidang tanah transmigrasi yang terletak di dua desa, yakni Desa Tegalrejo dan Desa Wonorejo, telah selesai diukur. Saat ini, proses penerbitan sertifikatnya sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada akhir November mendatang untuk segera dibagikan kepada warga transmigran. Pelaksanaan program ini turut disinergikan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
Terkait proses penetapan hak, Bayu menjelaskan bahwa kunci utama kelancaran pendaftaran tanah adalah penguasaan fisik, adanya patok batas terpasang jelas, serta dokumen yuridis yang sah tanpa adanya klaim atau sengketa dari pihak lain.
Guna meminimalisir sengketa di kemudian hari, petugas BPN bersama kepala desa secara rutin turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan tanah panitia A guna memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis.
Kantor Pertanahan Kotabaru mengimbau masyarakat untuk terus proaktif mendaftarkan tanah miliknya melalui berbagai program resmi pemerintah seperti PTSL, redistribusi tanah, maupun datang langsung ke loket pelayanan pertanahan mandiri guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kotabaru.(nw)
Reporter: Rizal
