NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat keterbukaan informasi publik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan daerah. Melalui layanan digital yang telah dioptimalkan, warga kini dapat mengetahui berbagai informasi terkait penggunaan anggaran pemerintah secara mudah, terbuka, dan akuntabel.
Untuk mendukung keterbukaan tersebut, pemerintah daerah mengoptimalkan dua layanan informasi digital, yakni Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Balangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan.
Melalui LPSE Balangan di laman lpse.balangankab.go.id, masyarakat dapat memantau secara langsung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari pengumuman tender, nilai pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga pemenang proyek. Keterbukaan informasi ini diharapkan mampu mencegah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah secara terbuka dan transparan.
Sementara itu, PPID Kabupaten Balangan menjadi pintu utama bagi masyarakat yang membutuhkan data dan dokumen resmi terkait kebijakan maupun laporan keuangan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut semakin diperkuat setelah Kabupaten Balangan berhasil meraih penghargaan Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, mengatakan penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Balangan.
“Terkait pencapaian ini kita menilai bahwa Pemkab Balangan menegaskan komitmennya untuk seluruh pengelolaan anggaran daerah kini dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat luas,” katanya di Banjarbaru beberapa waktu lalu.
Menurut Thaufik, tata kelola keuangan yang sehat tidak akan lengkap tanpa adanya transparansi. Karena itu, Pemkab Balangan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengetahui ke mana alokasi anggaran daerah digunakan.
Ia menuturkan, penilaian tinggi pada indikator transparansi keuangan dalam ajang IPKD membuktikan keseriusan Kabupaten Balangan dalam melibatkan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Dengan dukungan sistem informasi yang terbuka, setiap rupiah anggaran daerah dapat dipastikan penggunaannya secara akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan warga Balangan,” ujarnya.
Thaufik berharap kemudahan akses informasi yang diterapkan Pemkab Balangan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan dalam mewujudkan standar baru keterbukaan informasi anggaran.
“Kita berharap kemudahan akses informasi yang diterapkan oleh Pemkab Balangan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan dapat ditiru oleh daerah lain sebagai standar baru dalam keterbukaan informasi anggaran di Banua,” tutupnya.(nw)
Reporter : M Nasrullah
