NEWSWAY.ID, BANJARMASIN – Kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Senin (10/6/2024).
Aksi ini diprakarsai oleh Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalimantan Selatan dan diikuti oleh cabang HMI dari berbagai daerah seperti Amuntai, Barabai, Tanjung, dan Tanah Laut.
“Kami sepakat untuk turun aksi hari ini dan melontarkan tiga tuntutan kami,” ujar Ketua Badko HMI Kalsel, Abdi Aswadi.
Pantauan reporter Newsway.id dilapangan aksi ini sempat diguyur hujan lebat, tapi semangat para demonstran tetap tinggi dalam menyuarakan aspirasinya.
Berikut adalah tiga tuntutan utama yang disampaikan:
- Menghentikan Kriminalisasi Aktivis dan Membebaskan Aktivis yang Dipenjara : Para demonstran menuntut agar segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan dan aktivis yang saat ini dipenjara dibebaskan.
Salah satu kasus yang disorot adalah vonis 18 bulan penjara terhadap Mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Akbar Idris, atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf (Andi Utta), pada Desember 2022.
“Ada yang memang sudah ditetapkan 12 bulan malah di pengadilan keluar jadi 18 bulan untuk penahanan atas nama UU ITE, padahal dia mengkritisi untuk kebebasan berpendapat tapi nyatanya dikriminalisasi,” tegas Abdi.
- Menghentikan Komersialisasi dalam Sektor Pendidikan : Para demonstran menuntut penghentian segala bentuk komersialisasi dalam sektor pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan rakyat Indonesia.
“Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lebih serius karena anggaran dari Kementerian Pendidikan itu sebesar 660 triliun sangat besar, tapi nyatanya masih saja UKT memberatkan,” tegas Abdi.
- Membatalkan Kebijakan TAPERA : Demonstran juga menuntut pembatalan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dinilai menyengsarakan rakyat dan meminta solusi perumahan yang lebih adil dan pro-rakyat.
Dengan semangat yang tetap tinggi meskipun diterpa hujan, HMI berharap tuntutan-tuntutan mereka dapat segera didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
