NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB melaksanakan Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati, Senin (19/5/2025).
Acara ini dihadiri Bupati Banjar, H Saidi Mansyur di dampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra H Ikhwansyah, Dandim 1006 Banjar, Kepala Bappedalitbang yang juga Ketua Gugus Tugas KLA Nashrullah Shadiq, Plh Kepala Dinsos P3AP2KB, perwakilan SKPD, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar telah meraih predikat Madya selama dua tahun berturut-turut, dan untuk mencapai Nindya hanya memerlukan sedikit poin tambahan.
Bupati menekankan bahwa tujuan utama bukan sekadar meraih predikat, melainkan juga mengoptimalkan perlindungan anak di wilayahnya.
“Perlindungan anak perlu dioptimalkan mengingat ada sekitar 80 juta anak di Indonesia, termasuk anak-anak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang harus dilindungi,” ucap Saidi.
Lebih lanjut, Bupati Banjar menyampaikan bahwa tim verifikasi yang melakukan penilaian memberikan motivasi dan semangat.
Saran serta masukan dari tim tersebut dianggap penting untuk perbaikan Pemerintah Kabupaten Banjar dan pihak terkait lainnya.
“Masuk RPJMD dan disampaikan Asisten Deputi ini juga masuk RPJPN, sehingga ini menjadi tugas kita Kabupaten Banjar dalam hal perlindungan anak untuk bisa lebih maksimal lagi di daerah kita,” harapnya.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Banjar menunjukkan progres positif dalam dua tahun terakhir, dengan meraih kategori Madya. Tahun 2022 dan 2023, Banjar memperoleh skor sekitar 684 poin, hanya terpaut 16 poin dari kategori Nindya.
“Prestasi ini menjadikan suatu tantangan bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja, pastinya harus dampak nyata bagi anak-anak,”tutup Saidi.
Tim evaluasi pusat melakukan verifikasi dengan beberapa tahapan, meliputi evaluasi KLA 2025 bersama forum anak serta verifikasi layanan dan perlindungan khusus anak melalui tur virtual langsung.
Melalui Zoom Meeting, tampak hadir Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI, Rr Endah Sri Rejeki; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni; Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak; Kepala Bappeda Kalsel; serta tim verifikator.
