NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Stuntung masih menjadi persoalan yang diprioritaskan pemerintah, untuk itu Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026) siang.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, H. Marhain Rahman, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby.
Dalam kesempatan itu, Marhain menyampaikan bahwa upaya menekan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan, tumbuh kembang anak, serta kualitas generasi penerus di Kota Idaman.
Marhain mengatakan dalam sambutan bahwa Wali Kota menegaskan stunting bukanlah persoalan tunggal, melainkan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, faktor-faktor tersebut meliputi kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Oleh sebab itu, penanganannya menuntut keterlibatan lintas sektor secara terpadu. Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru diminta untuk memperkuat koordinasi dan menjalankan peran sesuai tugas masing-masing. Pemanfaatan data yang akurat ditekankan sebagai dasar utama dalam menentukan keluarga sasaran serta bentuk intervensi yang tepat.
“Kepada jajaran kewilayahan dan garda terdepan—mulai dari camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK—ditekankan agar terus menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat. Langkah ini bertujuan memastikan setiap keluarga yang membutuhkan benar-benar memperoleh perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan,”tegasnya.
Untuk diketahui Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, para tenaga ahli, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.(nw)
