NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU — Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat komitmennya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peran aktif Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Komitmen itu dibukyikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby dengan membuka secara resmi progran Gebyar Kesetaraan bagi ATS di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Selasa (21/10/2025).
Lisa Halaby menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan program wajib belajar selama 13 tahun.
Program tersebut mencakup pendidikan sejak satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Program wajib belajar 13 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banjarbaru sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” tambahnya.
Salah satu langkah strategis untuk melakukan kesetaraan adalah dilakukan pelaksanaan tes kompetensi akademik bagi peserta didik paket C, sekaligus mendorong transformasi gaya belajar ke arah digital tanpa melupakan nilai-nilai spiritual.
“Kegiatan yang dibuka dengan nuansa keagamaan agar kesalehan tetap terasa dalam suasana belajar-mengajar. Apalagi hampir 60 persen warga belajar PKBM berasal dari pondok pesantren,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan Banjarbaru, Selasa (21/10/2025).
Menuritnya saat ini terdapat tujuh lembaga penyelenggara program kesetaraan di Banjarbaru, termasuk satu PKBM Negeri, yaitu SKB. Jumlah total warga belajar aktif mencapai 3.938 orang yang tersebar di berbagai jenjang: Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Dari jumlah tersebut, sekitar 550 di antaranya mengikuti program kesetaraan aktif tahun ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo mengatakan program tersebut menjadi jawaban bagi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak-anak putus sekolah.
“Kami memahami ada berbagai latar belakang, termasuk kondisi ekonomi keluarga hingga isu kekerasan yang mungkin terjadi. Inilah mengapa PKBM hadir sebagai salah satu solusi untuk memberi akses pendidikan kembali bagi anak-anak kita,” tambahnya.
Pihaknya juga mencatat bahwa data ATS di Banjarbaru terus diperbarui, terutama setelah batas waktu pendaftaran sekolah formal seperti SPMB yang biasanya berakhir 30 Agustus.
Dari situ akan terlihat jumlah anak yang lulus namun tidak melanjutkan, dari Rumah Tangga Miskin (RTM), hingga yang mengalami drop out.
“Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan drop out akan kembali kita data dan sasar melalui kegiatan lanjutan. Ini menjadi bagian dari upaya menyapu bersih angka ATS di Banjarbaru,” tegasnya.
Dengan berbagai program yang dijalankan, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh pihak dapat terus mendukung kegiatan kesetaraan ini sebagai sarana untuk membangun masa depan anak-anak yang lebih baik melalui jalur pendidikan formal yang diakui dan berkualitas.(nw)
