NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka merespons penurunan drastis dana transfer dari pemerintah pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalsel, Kamis (2/10/2025), di Banjarbaru.
Gubernur Muhidin menyoroti serius penurunan dana transfer yang dinilai cukup tajam, bahkan mencapai hampir 50 persen di beberapa daerah. Ia menyebut, penyesuaian strategi fiskal menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Beberapa kabupaten seperti Tanah Bumbu mengalami pengurangan hampir 49 persen, sementara yang terendah seperti Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen. Ini bukan angka kecil dan harus segera kita respons,” ujar Muhidin.
Muhidin menegaskan, di tengah situasi fiskal yang menantang ini, pemerintah daerah harus mampu menata ulang skala prioritas pembangunan, memastikan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
“Pembangunan yang tidak mendesak bisa ditunda. Yang penting, masyarakat tetap mendapatkan layanan dan manfaat langsung dari anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur dalam FGD tersebut adalah komitmen Pemprov Kalsel untuk tidak menaikkan pajak daerah meski transfer pusat berkurang signifikan. Ia menegaskan, beban masyarakat tidak boleh bertambah di tengah tekanan ekonomi yang ada.
“Kita tidak akan menaikkan pajak. Fokus kita menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan efisien,” tegas Muhidin.
FGD ini, menurutnya, menjadi forum strategis untuk menyusun kebijakan fiskal daerah yang adaptif, realistis, dan berkelanjutan. Ia mendorong adanya sinergi antar daerah agar solusi yang dirumuskan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Lewat forum ini, kita menyamakan langkah. Jangan sampai daerah berjalan sendiri-sendiri menghadapi situasi sulit ini. Kolaborasi dan komunikasi lintas pemerintah daerah sangat diperlukan,” tutupnya.
Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel untuk tetap menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan di tingkat daerah terhadap kondisi keuangan yang dinamis. (nw)*
