NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Banjarmasin mengalami penurunan.
Begitu yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Marzuki usai menghadiri diskusi darurat sampah bersama anak muda.
“Kita sudah lihat setelah keliling-keliling, eskalasi sampah yang menggunung di TPS-TPS sudah berkurang,” ujar Marzuki, pada Sabtu (26/4/2024).
Lantas pria yang akrab disapa Bang Jek ini menganggap hal tersebut sebagai pertanda bahwa masyarakat telah memahami pola-pola yang diberikan DLH Kota Banjarmasin untuk meminimalisir tumpukan sampah.
Selanjutnya, Jek mengimbau masyarakat untuk senantiasa disiplin terhadap aturan yang telah dibuat khususnya terkait jam pembuangan sampah di TPS.
“Jangan sampai kita mengangkut sampah mulai malam sampai subuh terus jam delapan sembilan sepuluh pagi ada lagi yang membuang,” tekannya.
Hal tersebut menurutnya jadi masalah sebab berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), jam yang diperbolehkan membuang sampah ke TPS mulai pukul 8 malam hingga 6 subuh.
“Kalau masyarakat mematuhi aturan tersebut jadinya connect dengan angkutan kita, itu yang diharapkan,” terang Jek.
Kemudian Ia menyebut pihaknya akan menggencarkan program pilah sampah untuk mengatasi sampah dari sumbernya.
“Prioritasnya kita kencang sosialisasi warga untuk memilah sampah, kalau itu bisa paling tidak membantu memudahkan penanganan persampahan pada proses selanjutnya,” jelas Jek.
Dalam kesempatan tersebut, Jek juga menyampaikan tantangan terberat Kota Banjarmasin dalam mengatasi persoalan sampah adalah lahan yang terbatas.
“Berkenaan dengan lahan itu memang tantangan bagi kita, tapi mudah-mudahan paling tidak nanti bisa mendapatkan lahan-lahan yang sesuai dengan kita,” ungkapnya.
Dengan demikian, besar harapan pihaknya agar semua elemen masyarakat terus bahu membahu bersama pemerintah untuk mengelola sampah di Kota Banjarmasin agar segera keluar dari status darurat sampah.
“Pengelolaan sampah yang baik itu tidak lepas dari peran serta semua pihak masyarakat termasuk pengusaha, akademisi, dan pemuda. Kalau dibebankan ke pemerintah sendiri tidak akan berhasil pengelolaannya,” tandas Jek.
