NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi gemilang. Mereka berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya selama 10 tahun berturut-turut. Hebatnya lagi, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat “A” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, dan ini sudah terjadi untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, bersama dengan wakilnya, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan informasi mengenai pencapaian tersebut ketika membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029. Acara ini berlangsung di Auditorium Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Meskipun bangga dengan raihan tersebut, Gubernur Muhidin mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri. Ia mendorong agar semua pihak terus berupaya melakukan perbaikan demi memajukan Kalimantan Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi, maupun unsur masyarakat lainnya.” ungkapnya.
Muhidin juga memaparkan beberapa program strategis yang direncanakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut dan pelabuhan bertaraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. Proyek ini diharapkan dapat mentransformasi Kalimantan Selatan menjadi pusat logistik berskala nasional.
Tak lupa ia juga meminta seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk memastikan Program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan optimal.
Menurut Gubernur Muhidin, tanggung jawab pelaksanaan program ini akan diemban oleh setiap sekolah, dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian. Di samping itu, Pemprov Kalselbmemiliki rencana untuk membangun fasilitas umum berupa toilet dan rest area di beberapa titik strategis sepanjang jalur transportasi.
Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD ini diadakan untuk mengumpulkan berbagai pandangan dari seluruh pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mematangkan dan menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi tahapan akhir penyusunan RPJMD, yang direncanakan selesai lebih cepat dari batas waktu enam bulan. Targetnya, RPJMD dapat disahkan menjadi peraturan daerah pada 30 Juli 2025,” ucapnya.
Acara pembukaan Musrenbang ditandai dengan aksi simbolis berupa penekanan layar monitor dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, bersama dengan para kepala daerah dari 12 kabupaten/kota lainnya, turut hadir dalam acara ini. Sekitar 390 peserta yang berasal dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, DPRD, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan masyarakat, juga turut berhadir dalam Musrenbang tersebut.
